NTB Pionir Pengurusan Paspor Barbasis HAM Pertama di Indonesia

NTB Pionir Pengurusan Paspor Barbasis HAM Pertama di Indonesia
Foto : Dirjen Imigrasi didampingi Dirjen HAM serta Sekda NTB saat menanda tangani prasasti

Mataram,- Provinsi NTB menjadi provinsi pertama atau pioner di Indonesia yang menerapkan pelayanan pengurusan paspor berbasis HAM. Hal ini setalah Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M. Sc, Ph. D., meresmikan ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM, di kantor imigrasi kelas I Mataram, Rabu(7/3/18).

Layanan berbasis HAM ini adalah salah satu bentuk komitmen dan perhatian yang diberikan kantor imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi layanan ini dikhususkan untuk para orangtua, para penyandang disabilitas. Sehingga nantinya, mereka tidak akan menemui kesulitan dalam mengurus paspornya.

Layanan tersebut merupakan inovasi pertama yang diresmikan di Indonesia.

“Terima kasih atas inisiasi dari kawan-kawan di kantor imigrasi kelas I Mataram, menjadikan NTB sebagai pionir untuk pengurusan paspor berbasis HAM,” ungkap Sekda saat itu.

Selain meresmikan layanan tersebut, Sekda juga melakukan penandatanganan MoU kerjasama tentang penguatan kelembagaan unit pengawasan keimigrasian pada Kabupaten Lombok Utara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi kementerian Hukum dan HAM, Drs. Ronny Franky Sompie, SH., MH menuturkan bahwa pelayanan publik yang saat ini diresmikan merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi imigrasi dalam melayani masyarakat.

Ia menjelaskan, empat fungsi di imigrasi yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi penegakan hukum, fungsi menjaga keamanan, dan fungsi pengawasan, terus diupayakan untuk dilakukan perbaikan, salah satunya melalui fungsi pelayanan publik tersebut.

“Penggunaan ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM yang pertama di Indonesia, kami berikan apresiasi dan dukungan penuh beroperasinya pelayanan ini karena kami nilai pelayanan Ini memberikan kemudahan kepada masyarakat khusus seperti lansia, penyandang disabilitas dan ibu hamil untuk mengurus paspor,” tuturnya.

Direktur Jenderal HAM Dr. Mualimin Abdi, SH., MH mengungkapkan kegembiraannya karena telah diresmikannya pelayanan publik untuk masyarakat berkebutuhan khusus berdimensi ramah HAM ini. Ia menegaskan NTB telah menerapkan standard pelayanan publik berbasis HAM.

“Sejatinya kita menyenangkan dan mempermudah langkah masyarakat yang berkebutuhan khusus dan telah kami penuhi pada hari ini dan akan kami operasikan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH didampingi dan disaksikan oleh Dirjen Imigrasi, Dirjen HAM kemenkumham RI serta Sekda provinsi NTB menandatangani MoU kerjasama penguatan kelembagaan unit pengawasan keimigrasian pada kabupaten Lombok Utara dan melakukan peninjauan ruang pelayanan paspor ramah HAM.

(IBA)