UU MD3 Disyahkan, BEM UMM : Bentuk Kriminalisasi Demokrasi dan Rakyat

UU MD3 Disyahkan, BEM UMM : Bentuk Kriminalisasi Demokrasi dan RakyatReviewed by adminon.This Is Article AboutUU MD3 Disyahkan, BEM UMM : Bentuk Kriminalisasi Demokrasi dan Rakyat  Mataram,- Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah disyahkan. Berbagai kalangan pun protes keras dan menganggap bahwa di-syakan-nya UU tersebut mematikan daya kritik masyarakat terhadap lembaga negara termasuk DPR. Tidak terkecuali kecaman tersebut datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Adi Ardiansyah. Menurutnya, Undang-Undang tersebut dinilai bertentangan […]
Foto : Ketua BEM UMM Adi Ardiansyah

 

Mataram,- Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah disyahkan. Berbagai kalangan pun protes keras dan menganggap bahwa di-syakan-nya UU tersebut mematikan daya kritik masyarakat terhadap lembaga negara termasuk DPR.

Tidak terkecuali kecaman tersebut datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Adi Ardiansyah. Menurutnya, Undang-Undang tersebut dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia.

“Secara tidak langsung mengkriminalisasi demokrasi dan (mengkriminalisasi) rakyat Indonesia”, Ujar Adi di saat ditemui di hotel Grand Legi menghadiri Sosialialisasi Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kota Mataram.

Lebih lanjut, Ia tidak ingin men-judge bahwa dengan di-syahkan-nya UU tersebut untuk mengamankan dirinya dari jeratan hukum, menurutnya itu terlalu politis.

Namun yang paling penting dari revisi UU tersebut menurutnya adalah ada disparitas intelektual dalam negara demokrasi Indonesia.

“Apalagi perjalanan Demokrasi kita yang baru 20 tahun. Kalau umur 20 tahun inikan masih masa labil kalau dalam siklus kehidupan manusia,” terangnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Bima ini sebetulnya yang dibenahi adalah struktur internal demokrasi Indonesia bukan malah membuat tameng untuk melindungi para pejabat yang terlibat dalam kejahatan korupsi karena akan membuat tembok pemisah antara rakyat dan wakil rakyatnya.

(IBA)