Tragedi Pemilu 2019 dan Diskriminasi Hukum Perspektif Intelektual Muda

Tragedi Pemilu 2019 dan Diskriminasi Hukum Perspektif Intelektual Muda

Penulis: Muhammad Tohar*

Kita menyadari bahwa proses demokrasi adalah bagian dari penyatuan gagasan, pikiran dan pilihan politik untuk memilah dan memilih pemimpin yang berjiwa tinggi untuk membangun negara ke arah yang berkemajuan. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk, bukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk penguasa.

Negara Indonesia adalah negara yang multikultalural baik dari sisi agama, ras, etnis, suku dan budaya, yang disatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan Pancalisa.

Konstelasi politik dalam pemilihan umum serentak yakni Pilpres dan Pileg yang diatur dalam UU MD3 telah mengalami kebobrokan, degradasi yang cukup signifikan di mata publik.

Indikatornya adalah gugurnya para pahlawan pemilu 2019 lebih dari 600 jiwa serta ribuan lainnya jatuh sakit. Atas dasar kejadian ini pemuda dan masyarakat termasuk organisasi HMI-MPO mulai dari Pengurus Besar (PB) sampai di tingkat cabang seluruh Indonesia menggelar aksi kemanusiaan dengan menabur bunga di kantor Bawaslu dan KPU sebagai tanda berkabung.

Berbagai pihak mendesak pihak berwenang untuk memberikan penjelasan terkait meninggalnya ratusan jiwa tersebut. Termasuk meminta pihak terkait untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menggali apa penyebab sebenarnya atas meninggalnya ratusan petugas pemilu 2019 ini.

Di sisi lain, sejumlah pihak juga meminta kepada KPU dan Bawaslu supaya bersikap netral dalam mengawal proses pemilu yang berlangsung sesuai dengan amanat UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mosi tidak percaya masyarakat kepada lembaga pengawas dan penyelanggara ini membuat sejumlah elemen masyarakat serta para politisi untuk melakukan gerakan people power yang dianggap sebagai gerakan makar.

Sesuai dengan penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 107 (1) dan (2) yang berbunyi, makar yang dimaksud adalah mencoba menggulingkan pemerintah yang sah diancam pidana paling lama lima belas tahun, disebut juga dalam pasal (2) para pemimpin atau pengatur makar diancam penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Karena Gerakan poople power ini dianggap gerakan yang melawan pemerintah yang sah sehingga diganti menjadi gerakan kedaulatan rakyat. Hingga penangkapan sejumlah tokoh pun terjadi seperti Egi Sudjana hingga Lieus Sungkharisma.

Dua tersangka tersebut adalah seorang pejuang yang menginginkan demokrasi yang damai, adil dan jujur di mata publik untuk melawan dugaan kecurangan diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini dua figur ini merasa didiskriminasi oleh penegak hukum yang berpihak pada yang salah dan tidak berpihak pada kebenaran, sementara negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Pada akhirnya, penulis berharap kepada lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum harus mampu bertindak profesional dan adil sehingga tidak ada diskriminasi kepada semua pihak.

Dan Kedua, kepada pemuda dan mahasiswa, negara ini tengah mengalami kondisi kritis dimana satu kelompok ke kelompok yang lain saling hujat, para elit politik tangah berdendang, maka pemuda dan mahasiswa harus kembali bersatu bersuara untuk Indonesia yang lebih baik. Karena di pundak pemuda dan mahasiswa Indonesia ini dititipkan.

*Penulis adalah aktivis HMI MPO Cabang Mataram juga Sarjana Hukum Universitas Mataram (UMMAT)