Soroti Pemilu Berdarah, BEM UMMAT Kepung Mapolda dan KPU NTB

Soroti Pemilu Berdarah, BEM UMMAT Kepung Mapolda dan KPU NTB
Foto: Puluhan massa dari BEM UMMAT mengepung Mapolda NTB

Mataram (DetikNTB.com),- Peringati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan 22 tahun reformasi ratusan mahasiswa muhamadyiah mataram (ummat) digawangi Badan Eksekutif Mahasiswa menggedor Mapolda dan KPU NTB, kamis sore (23/5). Mahasiswa menyoroti tragedi kematian ratusan petugas Pemilu dan tragedi gerakan kedaulatan rakyat yang menewaskan 8 warga negara.

Kordinator lapangan Ma’aruf dalam orasinya mengatakan bahwa meninggalnya ratusan anggota KPPS bencana bagi demokrasi Indonesi. Begitupun dengan ribuan yang sampai sekarang masih dirawat.

“KPU harus bertanggung jawab. Kami juga mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk Tim Pencari Fakta. Publik berhak tahu apa sebab akademis kematian petugas KPPS. Bukan karena kelelahan seperti yang klaim KPU” teriaknya.

Dia juga menyinggung tewasnya massa aksi dalam demonstrasi di Ibu Kota 21-22 Mei. “Delapan warga yang tewas, ada yang tertembak peluru tajam, bahkan tembus dada, ditambah dengan ratusan yang dirawat karena luka-luka menurut kami kegiatan represif. Kepolisian harus bertanggung jawab. Negara tak boleh kehilangan keakraban merespon gerakan rakyat” sambungnya.

Sementara Presiden Mahasiswa Ummat, Andi Suratno dalam membacakan pernyataan sikap aliansi mahasiswa ummat mengatakan bahwa hari kebangkitan nasional dan 21 tahun reformasi momentum yang tepat untuk menyuarakan gagasan pembaharuan dari anak muda, merefleksi pengekangan pendapat dari rezim sekarang, dan mundurnya kualitas demokrasi.

“Kebebasan rakyat menyampaikan pendapat dihalangi secara transparan bahkan tak jarang didikte dengan UU ITE. Terburuk pasal makar. Terbaru, media sosial juga dihakimi hanya karena ketakutan rezim terhadap menguatnya daya kritis publik. Menghindari hoaxlah, keamanan nasional hanya alibi kepanikan rezim ini” terangnya.

Reformasi tonggak bangsa dalam melawan otorianisme. Kebebasan pendapat prinsip demokrasi yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara.

“Kami mencium otorianisme mulai tumbuh subur. Pemerintah harus tetap berada dalam rill konstitusi.

Presiden Mahasiswa Ummat juga mengatakan bahwa indikasi kecurangan pemilu sudah sangat masif. KPU seharusnya bisa memastikan penyelengaraan yang adil, jujur dan beradab.

“Kita tentu tidak ingin mendapatkan presiden dari hasil kecurangan. Ketidak percayaan rakyat terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu tak terbendung. Kami menilai ini membahayakn kualitas demokrasi. (Iba)