Soal tersangka FS, Kapolres Bima Kota jelaskan UU CK tak berlaku surut, PH: bisa kacau penegakan hukum bila APH tak paham hukum

Soal tersangka FS, Kapolres Bima Kota jelaskan UU CK tak berlaku surut, PH: bisa kacau penegakan hukum bila APH tak paham hukumReviewed by adminon.This Is Article AboutSoal tersangka FS, Kapolres Bima Kota jelaskan UU CK tak berlaku surut, PH: bisa kacau penegakan hukum bila APH tak paham hukumKota Bima (Detikntbcom),- Polres Bima Kota telah menetapkan tersangka kepada Wakil Walikota Bima FS atas pembangunan dermaga sitem jetty pada tanggal 10 November 2020 dengan menerapkan pasal 109 undang-undang (UU) 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo menilai bahwa penyidik menetapkan status tersangka kepada FS itu memiliki […]
Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo (kiri) dan Penasehat Hukum Wakil Wali Kota Bima Rusdiansyah, SH.MH

Kota Bima (Detikntbcom),- Polres Bima Kota telah menetapkan tersangka kepada Wakil Walikota Bima FS atas pembangunan dermaga sitem jetty pada tanggal 10 November 2020 dengan menerapkan pasal 109 undang-undang (UU) 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo menilai bahwa penyidik menetapkan status tersangka kepada FS itu memiliki landasan hukum.

”Penetapan seseorang menjadi tersangka itu ada mekanisme dan aturannya. Kalau orang tersebut merasa penetapannya sebagai tersangka masih prematur itu adalah haknya. Nanti bisa dibuktikan dalam persidangan, bukti-bukti yang dimiliki penyidik apakah sudah lengkap atau masih kurang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” jelas Tejo kepada media ini saat diwawancara via pesan singkat pada, senin (16/11) beberapa waktu lalu.

Lantas, bagaimana dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja pada pasal 22 ayat 36 yang secara otomatis telah merubah pasal 109 UU 32/2009 yang disangkakan kepada tersangka, bahwa sesuai dengan asas hukum UU yang baru menggugurkan UU yang lama apakah itu tetap diterapkan?.

Menanggapi hal itu, Kapolres menjelaskan bahwa pada pasal 109 UU 32/2009 tidak dihapus meskipun UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah diberlakukan. Namun katanya bahwa UU Cipta Kerja tidak berlaku surut.

“Coba diliat dulu bro. Di UU CK untuk pasal 109 tidak dihapus. UU CK tidak berlaku surut. Tindak pidana terjadi sebelum UU CK disahkan,” ujarnya.

Dengan tetap menggunakan dan memaksakan pasal 109 UU 32/2009 sebagai alas hukum untuk menetapkan FS sebagai tersangka apakah Kapolres tidak khawatir melanggar asas legalitas, karena penerapan pasal 109 itu setelah diubah UU CK yaitu pada pasal 22 ayat 36 yang mengatur khusus tentang pidana perijinan?.

“Tidak bro, karena tidak ada yang dipaksakan, semua sesuai dengan aturan,” bantahnya.

Sementara penasehat hukum (PH) Wakil Walikota Bima, Rusdiansyah, SH,MH menanggapi pernyataan Kapolres tersebut menjelaskan bahwa penetapan tersangka kepada kliennya pada 10 November 2020. Sementara berlakunya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020 sehingga menggugurkan isi pasal 109 UU 32/2009 Tentang PPLH yang menjadi alas hukum penetapan tersangka FS.

“Memang perbuatanya sebelum lahir UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja tapi fakta polisi menerapkan pasal 109 UU 32/2009 PPLH menetapkan tersangka saudara FS, padahal bunyi pasal 109 sudah diubah dalam pasal 22 ayat 36 UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimananya berlaku surut, kan kita tahu bersama penetapan tersangka pada 10 November 2020. Sementara UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah berlaku pada 2 November 2020. masa anda mau jerat orang dengan norma yang sudah diubah. Gimana sih,” bantah pria kelahiran Dompu disapa Jeby ini.

“Nah sekarang mereka pakai apa. Kan mereka tetap memakai pasal 109 yang normanya sudah ganti dan normanya sudah tidak seprti itu lagi. Sekarang isinya Bila seseorang tidak mengantongi persetujuan lingkungan yang salah satunya hanya bisa diperoleh dengan Amdal, baru dapat dipidana bila kegiatan usaha seseorang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Nah sekarang saya tanya dimana timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan?. Itu tempat malah jadi indah dan bagus malah jadi destinasi wisata baru di kota bima, bisa kacau penegakan hukum di republik ini bila penegak hukum (APH) tidak paham hukum. Mereka menerobos asas legalitas sebagai soko guru hukum pidana dunia. kalo masih ngotot menerapkan pasal yang sudah diubah patut diduga mereka ga paham hukum,” sambungnya.

Oleh karena tidak ada lagi aturan hukum untuk menjerat FS, penasehat Hukum berpenampilan nyentrik yang baru saja memenangkan gugatan TMS Paslon SUKA nomor urut 3 melawan KPU Dompu ini menegaskan, Polres Bima Kota seyogyanya menghentikan seluruh penyidikan terhadap kasus ini.

“Polisi seyogyanya menghentikan seluruh Penyidikan kasus ini Karna norma yang diterapkan itu sudah diubah. Jika tidak maka kita akan melakukan upaya hukum yang terbaik buat klien kita,” tegasnya. (Iba)