Politisi Udayana Ini Minta Pemerintah Data Ulang Masyarakat Miskin Pascagempa

Politisi Udayana Ini Minta Pemerintah Data Ulang Masyarakat Miskin Pascagempa
Foto: Anggota DPRD NTB dari Fraksi PPP, Drs. TGH. Hazmi Hamzar, SH

Mataram (DetikNTB.com),-  Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Drs. TGH. Hazmi Hamzar, SH, mengakui bahwa data masayarakat miskin pascagempa yang disampaikan pemerintah Provinsi NTB baru-baru ini adalah data lama dengan angka kemiskinan menurun, 0,07 persen.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk atau P0 di NTB pada Maret 2019 sebesar 14,56 persen. Angka ini menurun 0,07 persen poin dibanding September 2018 yang sebesar 14,63 persen.

BACA JUGA: DPRD dan Gubernur NTB Sepakati Rancangan APBD-P 2019 Sebesar Rp5,4 T

“Setelah gempa ini kalau ini dihitung loncat (masyarakat miskinnya tambah banyak). Mereka yang tadinya punya sawah sekarang ga punya sawah, mereka yang tadinya buruh ga bisa kerja, mereka yang punya toko itu sudah pada hancur, jadi miskin semua itu, itu ga dihitung jadi orang miskin,?” terang politisi udayana 5 periode ini, Rabu (17/07) malam usai menggelara rapat paripurna di DPRD NTB.

Artinya katanya, pemerintah harus mendata ulang masyarakat miskin pasca gempa, supaya pemerintah tidak salah dalam menyusun anggaran prioritas, supaya membangkitkan kembali masyarakat yang terdampak gempa. “Kalau tidak, maka jumlah orang miskin besok akan terlihat luar biasa banyak,” tegasnya.

BACA JUGA: Gubernur Zul Akui Proses Pencairan Bantuan Gempa Lombok Sulit

Data masyarakat miskin di NTB yang benar menurutnya adalah data yang diprediksi baru-baru ini oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mencapai 15 persen.

“Karena diakan data yang terbaru diapakai, saya lebih condong mengikuti yang terbaru karena itukan mendekati kebenaran, karena jumlah orang miiskin pascagempa ini luar biasa besar. Saya khawatir nanti, masyarakat akan marah,” katanya.

Politisi yang dikenal tegas ini menyarankan pemerintah mestinya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 harus memprioritaskan perbaikan masyarakat pascagempa tersebut.

“Yang airnya bermasalah di situ kita buatkan sumur bor, yang salurannya rusak itu diperbaiki,” sarannya. (Iba)