Pilkada 2020, Perekrutan Anggota KPPS Bakal Diperketat

Pilkada 2020, Perekrutan Anggota KPPS Bakal DiperketatReviewed by adminon.This Is Article AboutPilkada 2020, Perekrutan Anggota KPPS Bakal DiperketatMataram (DetikNTB.com),- Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten kota se NTB tahun 2020 mendatang. Petugas adhock atau petugas penyelenggara pemilu di tingkat bawah akan direkrut secara selektif. Perekrutan petugas adhock diperketat, agar para petugas yang sebelumnya dianggap bermasalah saat pelaksanaan pemilu 2019, tidak akan direkrut lagi, pasalnya dianggap bisa mengganggu jalannya proses […]
Foto: Ketua KPU NTB, Suhardi Soud bersama komisioner lainnya pada acara Rapat Evaluasi Tehnis Penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilu 2019

Mataram (DetikNTB.com),- Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten kota se NTB tahun 2020 mendatang. Petugas adhock atau petugas penyelenggara pemilu di tingkat bawah akan direkrut secara selektif.

Perekrutan petugas adhock diperketat, agar para petugas yang sebelumnya dianggap bermasalah saat pelaksanaan pemilu 2019, tidak akan direkrut lagi, pasalnya dianggap bisa mengganggu jalannya proses pilkada.

Komisioner KPU NTB, Yan Marli mengatakan terkait dengan pelaksanaan pilkada 2020 mendatang, KPU Provinsi NTB akan melakukan monitoring dan supervisi terhadap KPU kabupaten kota terkait rekrut petugas adhock.

“Pilkada 2020 mendatang, tepatnya tanggal 23 September, kami dari KPU provinsi akan melakukan supervisi dan monitoring,” ucap Yan Marli di acara rakor evaluasi teknis penyelengaraan pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi suara pemilu 2019, di kantor KPU NTB, Jum’at (30/8/2019).

Dimana, menurutnya pihak KPU NTB sudah merekomendasikan kepada KPU kabupaten kota untuk tidak merekrut mantan-mantan badan penyelenggara atau adhock yang dalam tanda kutip kemarin dinilai bermasalah.

Namun ketika ditanya lebih lanjut ada berapakah jumlah penyelenggara yang dianggap bermasalah tersebut, dijawab oleh Yan Marli bahwa jika dipersentasikan sedikit dari sekian ribu petugas yang ada.

“Persennya sedikit, tidak sampai seratus dari sekian jumlah petugas penyelenggara adhock,” ungkapnya.

Dikatakannya bahwa sesuai dengan yang mendapat rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan evaluasi adalah di kabupaten Lombok Barat dan khususnya di kecamatan Sekotong kemudian di kabupaten Lombok Tengah.

Sementara itu rakor sendiri dipimpin oleh Ketua KPU NTB Suhardi Soud yang didampingi oleh para komisioner yang dihadiri oleh Bawaslu NTB, Karo Ops Polda NTB, perwakilan Korem 162/WB, Perwakilan Kesbangpoldagri NTB serta para jurnalis.

Dimana dalam rakor tersebut muncul berbagai persoalan yang terjadi ketika proses penyelengaraan pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi suara pemilu 2019.

Persoalan yang muncul mulai dari masih adanya ditemukan money politik, proses rekrutmen petugas Adhock yang berimplikasi pada masih adanya petugas yang belum secara utuh mengetahui tupoksinya serta masalah Dafrar Pemilih Tetap (DPD). (Iba)