Penyelesaian lahan MotoGP di Mandalika disarankan tak pakai jalur tunggal

Penyelesaian lahan MotoGP di Mandalika disarankan tak pakai jalur tunggalReviewed by adminon.This Is Article AboutPenyelesaian lahan MotoGP di Mandalika disarankan tak pakai jalur tunggalMataram (Detikntbcom),- Penyelesaian dan pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika khusus untuk lahan MotoGP masih mengalami kendala salah satunya pembayaran lahan yang diklaim milik warga di sekitar lokasi. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Kadri M. Saleh menilai penyelesaian pembebasan dan konflik itu tidak saja memakai jalur formal melainkan harus […]
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Kadri M. Saleh

Mataram (Detikntbcom),- Penyelesaian dan pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika khusus untuk lahan MotoGP masih mengalami kendala salah satunya pembayaran lahan yang diklaim milik warga di sekitar lokasi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Kadri M. Saleh menilai penyelesaian pembebasan dan konflik itu tidak saja memakai jalur formal melainkan harus juga memakai jalur yang informal atau nonformal.

“Menyelesaikan masalah itu saya kira tidak boleh menggunakan komunikasi yang tunggal. Cara komunikasi yang tunggal itu misalnya begini, kalau komunikasinya yang formal tentukan komunikasi itu akan berlangsung secara formal pada sebuah acara yang memang didesain secara formal dan itu menurut saya tidak bisa menyelesaikan persoalan,” terang akademisi UIN ini saat konferensi pers, pada Minggu (6/12) di Mataram.

Lebih lanjut pihaknya menegaskan penyelesaian masalah itu harus ada komunikasi yang nonformal yang ada di Pemerintah Daerah Lombok Tengah, Pemprov NTB, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat tanpa membangun relasi kuasa.

“Maksud saya konsep penyelesaian secara formal itu tidak boleh menjadi satu pilihan cara komunikasi karena itu akan kaku. Tapi harus ada upaya yang kombinatif yang dilakukan yang mengedepankan komunikasi yang persuasif yang tidak terikat dengan tempat yang formal mereka bisa ketemu kapan saja,” jelasnya.

Di situlah katanya, fungsi Humas dari  ITDC dan pemerintah untuk membangun hubungan yang bagus kepada masyarakat khususnya dalam penyelesaian masalah lahan dalam pembangunan KEK Mandalika di Lombok Tengah.

“Karena komunikasi yang baik itu tidak hanya terkait dengan  pesan tetapi juga berhubungan dengan relasi gitu yah. Kalau komunikasi antara hati yang secara nonformal itu sudah terbangun dengan bagus maka persoalan yang formal itu menjadi formalitas saja,” sarannya.

Diketahui, tim penyelesaian lahan di Sirkuit MotoGP Mandalika telah memverifikasi data kepemilikan lahan. Tercatat, ada 12 bidang lahan warga yang tidak  memiliki alas hak yang jelas.

”Itu hanya klaim. Kalau memang masyarakat merasa itu haknya, silakan gugat ke pengadilan,” kata Wadirreskrimum Polda NTB AKBP Awan Hariono, Jumat  (21/8/20) dilansir Lombok Pos edisi 22 Agustus 2020.

Dia meminta masyarakat yang masih mengklaim lahan tersebut tidak membuat gaduh. Mereka disarankan menempuh jalur hukum. ”Buktikan hak kepemilikannya. Kalau memang jelas alas haknya pasti kita (PT ITDC) akan bayar. Lahan yang diklaim warga, sudah dibayar pihak PT ITDC. Pembayarannya dilakukan sejak 1992 hingga 1996. Bukti pembayarannya ada,” ujarnya.

Masyarakat yang mengklaim lahan itu membeli setelah pihak PT ITDC membayar lahan tersebut. Jadi,  pemilik lahan sebelumnya menjual di dua tempat.  ”Termasuk juga di ITDC. Tetapi, setelah diverifikasi, pihak PT ITDC yang membayar terlebih dahulu,” kata dia.

Sedangkan, masyarakat yang memiliki alas hak yang jelas bakal mendapatkan ganti rugi. Dari hasil verifikasi, ada sebanyak 42 lahan yang masuk tanah enclave di lahan MotoGP. ”Saat ini masih dalam proses pembayaran ganti rugi. Jadi, semua sudah clear” terangnya.

Pembayaran terhadap tanah enclave (sudah dibebaskan/dibayar) dilakukan secara konsinyasi atau pembayarannya dititip melalui pengadilan. Ditargetkan pembayaran itu selesai hingga  akhir bulan ini. ”Agustus ini pasti bakal selesai,” bebernya.

Mengenai harga pembayaran ditentukan tim appraisal. Tim tersebut yang menentukan harga per arenya.

Kisaran harga ditetapkan bervariasi. Kisarannya di bawah  Rp90 juta. Tergantung strategis lokasinya. ”Kalau lahannya terkena sirkuit mungkin dibayar lebih mahal,” kata dia. (Iba)