Pemerintahan Jokowi Berencana Jual Bandara Intenasional Lombok ke Asing

Pemerintahan Jokowi Berencana Jual Bandara Intenasional Lombok ke Asing

JAKARTA – Belum selesai dengan pro kontra masyarakat mengenai penjualan aset pemerintah daerah provinsi NTB di Lombok Internasional Airport kepada PT. Angkasa Pura, kini Bandara Internasional Lombok kabarnya akan dikelola oleh pihak asing yakni Selandia Baru.

Pemerintah Selandia Baru akan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, salah satunya melalui kerjasama di bidang penerbangan sipil khususnya terkait konektivitas, pengembangan bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan serta training/pelatihan terutama pelatihan pilot.

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson menyampaikan apresiasi atas rencana tersebut dan akan mengkaji lebih dulu.

“kami sangat tertarik untuk mengintegrasikan Bandara Lombok, namun kita akan melihat dulu konektivitas antara Selandia Baru dan Lombok.” Ujarnya

Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru akan mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan disusunnya nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Selandia baru sebagai payung hukum / legal basis hubungan kerjasama antar kedua negara.

Hal itu dibenarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan.

“Sebagian dari agenda kita akan mengarah ke situ, salah satunya adanya terkait keterlibatan swasta nasional atau asing dalam pengelolaan bandara,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam konferensi pers lokalarya yang bertajuk “Smart Airport” di Jakarta, Rabu. (1/11/17)

Agus mengatakan Bandara Lombok ditawarkan karena lokasi cukup dekat dengan Selandia Baru dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata di mana banyak dilalui wisatawan.

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat H Willgo Zainar keberatan dengan upaya pemerintah mencari investor swasta untuk mengelola Bandara Internasional Lombok

“Bandara adalah bagian dari kedaulatan suatu negara. Ini termasuk proyek strategis yang tidak boleh dikuasai asing,” ujarnya di Mataram, jumat (3/11/2017)

pemerintah akan memperbesar porsi investasi asing dalam jasa pengelolaan bandara dan pelabuhan masing-masing menjadi 67 persen. Padahal, mengacu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, porsi investasi asing dalam pengelolaan jasa kebandaraan dan kepelabuhan dibatasi maksimal 49 persen.

Perlu diketahui rencana pengelolaan bandara sepenuhnya oleh pihak asing bertentangan dengan undang-undang penanaman modal asing (PMA). Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam revisi tersebut ada lima bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi investor asing akan dibuka, seperti bidang usaha bandara, pelabuhan, terminal darat, terminal barang dan jasa kebandaraan. (ak)