Orang Gila Mulai Didata untuk Pemilu 2019

Orang Gila Mulai Didata untuk Pemilu 2019
Foto: Seorang gangguan jiwa (sumber: kaskus)

Bekasi,-  Pasien penderita gangguan kejiwaan mulai didata secara elektronik. Perekaman pasien digunakan untuk Pemilihan Umum 2019. Petugas pendataan dari KPUD, Bawaslu dan Pemkot Bekasi mendatangi Panti Rehabilitasi Cacat Mental Jamrud Biru, Mustikajaya, Senin (12/11) seperti yang diwartakan poskotanews.com.

Rencananya, katanya, pasien jiwa direkam dan akan memiliki nomer kependudukan. Mereka juga akan diberikan hak menjadi pemilih dalam Pileg dan Pilpres 2019.

Suhartono menyebut saat ini memang ada juga peraturan dari kementrian sosial terkait data pasien. Data pasien harus fiks dan terdata secara elektronik. Mereka direkam sidik jari dan retina sebagai identitas kependudukan.

Saat Pilkada Walikota baru lalu, pasien jiwa di sini belum ikut karena tidak masuk dalam daftar pemilih. Hal ini karena pasien tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau data kependudukan.  “Tapi terus terang saya masih bingung, nanti teknisnya bagaimana,” katanya.

Dibayangkan nanti saat pencoblosan, dengan jumlah kertas suara yang banyak, dan dengan pilihan yang banyak. Apa pasien mampu menentukan pilihan.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Siswadi, membenarkan jika orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak pilih. Sehingga ini perlu diakomodir sesuai dengan amanah undang-undang.

Sementara, informasi yang dikumpulkan penyelengara pemilu dalam hal ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada saat melakukan pendataan pemilih harus tetap mendata pemilih penyandang disabilitas ganguan jiwa selama belum ada surat keterangan ahli jiwa tentang cacat permanen yang dialami oleh pemilih.

Setidak desain Pilkada ini tidak akan lagi diskriminatif terhadap pemilih disabilitas, lebih khusus lagi pada disabilitas ganguan jiwa dan ingatan. Karena susunguhnya mereka secara kostitusional memiliki hak yang sama. (Iba)