Menguji Keadilan Hukum di Tahun Politik

Menguji Keadilan Hukum di Tahun Politik

Oleh: Raihan Al-Afif

Di sebuah negara demokrasi, hukum menjadi alat nomor wahid dalam menegakan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Pasalnya, hukum menjadi garda terdepan dalam mengatasi ketimpangan dalam menegakan keadilan bagi setiap negara demokrasi. Secara sosiologis kelompok masyarakat cenderung melihat bahwa hukum haruslah bersumber pada kebutuhan masyarakat luas bukan pada kebutuhan penguasa.

Negara demokrasi merupakan tempat yang layak untuk menguji keadilan hukum di tengah masyarakat yang majemuk. Power of law merupakan keharusan dalam pengawasan atas mekanisme bernegara yang mengawasi berbagai pelanggaran yang terjadi, mengantisipasi bahaya kejahatan dan menghukum setiap penyimpangan. Bila setiap sendi kejahatan bernegara luput dari pengamatan hukum secara universal maka keruntuhan negara semakin dekat.

Kondisi hukum indonesia di tahun politik ini menjadi perbincangan hangat akhir ini. Integritas hukum layak diuji di tahun politik dalam mengawal kehangatan berwarga negara. Nuansa tahun politik rentan menimbulkan rasa sensitifitas di setiap kalangan dan bahkan menjadi momok menakutkan dalam membina kehangantan berwarga negara.

Penegakan hukum di indonesia yang dinilai cacat konstitusi mendapatkan banyak kritikan dari berbagai ahli, semisal kritikan yang dilontarkan oleh Muhammad Said Didu dalam acara ILC TVOne, selasa (12/02) kemarin, Didu mengatakan bahwa “hukum di indonesia bukan lagi dibangun atas dasar kepentingan umum, akan tetapi hukum telah dibangun atas dasar kepentingan penguasa, sehingga hukum hari ini sangat dekat dengan kekuasaan”. statemen tersebut merupakan kritikan keras terhadap pemerintah Jokowi- JK dalam menjaga stabilitas dan inyegritas hukum yang berlaku.

Proses pengadilan Hukum di Indonesia menjadi tranding topik di jagat media sosial di tahun politik, pasalnya muncul berbagai problem di tubuh hukum bangsa Indonesia. Realitas mempertontonkan bagaimana hukum selalu dinilai tajam ke bawah tumpul ke atas, sehingga asas keadilan patut di pertanyakan. Berbagai kasus hukum muncul di jagat raya ibu pertiwi, dari kasus Baiq Nuril yang dinilia tidak mendapatkan keadilan hukum di tingkat MA, kemudian polemik pembebasan Ustadz Abubakar Ba’asir (UAB) sampai dengan kasus narapidana yang mendapatkan remisi atas pembunuhan wartawan di Bali.

Kasus hukum di atas menggambarkan Ambiguisitas Hukum dalam menegakan Asas keadilan hukum. Hal inilah pemicu terjadinya rasa sinisme publik dalam penegakan hukum.

Proses reproduksi hukum di Indonesia di tahun politik ini menimbulkan berbagai kejanggalan di pemerintahan Jokowi- JK, tahun politik tidak terlepas dari setiap Motif politik dalam menambal elektabilitas kekuasaan dan ini adalah perkara pertama dari problem hukum akhir-akhir ini. Dalam pikiran publik sinopsis ini yang tertangkap kemudian menjadi kepentingan politik dan mengorbankan asas keadilan hukum. Kejernihan hukum harus diuji kembali dalam ruang lembaga konstitusi hukum sehingga bisa relevan untuk diterapkan secara adil dalam kehidupan bernegara. Kejernihan hukum merupakan asas utama dalam pengadilan hukum untuk menilai baik dan benar dalam bernegara, sehingga proses produksi hukum harus benar-benar objektif bagi pemerintahan demokrasi.

Aparat Hukum sebagai penegak hukum memiliki otoritas dalam pelaksanaan hukum di indonesia, akan tetapi aparat penegak hukum hari ini telah dihegemoni oleh kekuasaan. Asas keadilan hukum haruslah bersumber pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Konsep ‘equality of the law’ adalah sebuah makna yang harus dipertahankan dalan mengawal asas keadilan hukum. Pemimpin negara sebagai pelaksana hukum pun harus peka terhadap keadilan hukum. Upaya kepastian hukum dalan menilai keobjektifan hukum memberikan tantangan tersendiri bagi tubuh demokrasi dalam mengawasi munculnya gejala otoritarianisme.

Berkaitan dengan prinsip umum yang melibatkan antara hukum dan kekuasaan memberikan fokus esensial di sekitar pemikiran legal yang rumit, hanya berdasarkan pada respon atas tuntutan kekuasaan dengan alasan keuntungan dan pelayanan sebagai instrumen atau alat pembenaran kekuasaan. Hukum seharusnya diimplementasikan atas dasar Kehendak umum sehingga akan memberikan efek keadilan pada semua lapisan masyarakat.

Produksi hukum di tahun politik ini haruslah melihat dengan menggunakan kacamata akal sehat bukan dengan kacamata poltik untuk menambal elektabilitas kekuasaan. Seorang pelaksana hukum harusnya bisa memahami otoritasnya dalam bernegara, sehingga hal semacam inilah yang akan merusak citra diri demokrasi itu sendiri.

Konsep keadilan hukum di tahun politik ini jangan sampai direvitalisasi oleh kekuasaan sehingga mengakibatkan dimainkan peran teknis dan konstitutif dalam sifat- sifat otoriter dan administratif, pada akhirnya bermuara pada kekuasaan absolute monarki.

*Penulis adalah kader HMI Cabang Mataram

Editor: Iba
Redaktur: Ibrahim Bram Abdollah