Mendagri : Kepala Daerah Yang Maju Ke Jenjang Lebih Tinggi Sebaiknya Mengundurkan Diri

Mendagri : Kepala Daerah Yang Maju Ke Jenjang Lebih Tinggi Sebaiknya Mengundurkan DiriReviewed by adminon.This Is Article AboutMendagri : Kepala Daerah Yang Maju Ke Jenjang Lebih Tinggi Sebaiknya Mengundurkan DiriMataram-Perjelatan pilkada serentak 2018 mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Hal ini terjadi di sebabkan banyaknya Kepala daerah yang maju mencalonkan diri ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti di kutip dalam situs resmi www.kemendagri.co.id (26/11) Menurut Thahjo, setiap kepala daerah yang maju ke jenjang lebih tinggi sebaiknya mengundurkan diri. Dalam berita yang diberi […]
Foto: Mendagri Tjahjo Kumolo

Mataram-Perjelatan pilkada serentak 2018 mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Hal ini terjadi di sebabkan banyaknya Kepala daerah yang maju mencalonkan diri ke jenjang yang lebih tinggi.

Seperti di kutip dalam situs resmi www.kemendagri.co.id (26/11) Menurut Thahjo, setiap kepala daerah yang maju ke jenjang lebih tinggi sebaiknya mengundurkan diri.

Dalam berita yang diberi judul “Mendagri Soroti Keputusan Bupati Trenggalek Maju Pilgub Jatim” tersebut, Thahjo menyoroti soal Keputusan Bupati Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018

“Kalau aturannya, kalau enggak salah (cukup) cuti, tapi kalau dia (kepala daerah) masuk di provinsi lain tidak cuti, tapi mundur. Cuti menurut saya enggak adil, harusnya ya mundur. Jangan cuti harusnya,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin.

Tjahjo mengungkapkan, dirinya bakal membahas mengenai hal tersebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbagai regulasi yang mengatur mengenai kewajiban cuti dan mundur juga dicek kembali. “Kita akan cek dulu undang-undangnya. Kalau belum ada undang-undang yang detil, ya bisa kita (terapkan pemberhentian). Mundur pada saat kapan? Mendaftar atau sudah pada saat memutuskan,” ungkapnya.

Terkait dengan rencana Menteri Tersebut, Yadi Saputra Ketua BADKO HMI NUSRA-BALI yang ditemui disela-sela persiapan kegiataan Simposium Politik BADKO HMI NUSRA mengatakan bahwa langkah Mendagri patut di apresiasi oleh semua kalangan. Hal tersebut merupakan kemajuan bagi demokrasi kita.

“Baguslah kalau mendagri punya niat demikian. Kepala daerah yang maju ke jenjang lebih tinggi memang sepatutnya mundur. Itu konsekuensi pilihan politik” ujarnya.

Lebih lanjut yadi mengatakan, regulasi yang ada memang masih diskriminatif. Dimana ASN, TNI, POLRI harus mundur (berhenti) tapi kepala daerah tidak. “Itukan tidak adil” tegas putra Sumbawa Barat ini.

“Tapi sebaiknya mendagri lihat kembali regulasi yang ada. Jangan juga menurut Mendagri, bukan berdasarkan menurut undang-undang. Itu tidak boleh juga berdasarkan kemauan personal Mendagri” kata direktur politik dan keamanan Visi Indonesia Wilayah NTB ini.

Ditanya soal Pilgub NTB yang kemungkinan besar akan di ikuti oleh kandidat-kandidat dari kepala daerah kabupaten/kota terkait dengan pernyataan Mendagri, yadi menjawab singkat. “Mereka harus ikuti dong keputusan Mendagri”.

Untuk di ketahui bahwa, NTB juga masuk dalam pilkada serentak 2018 yaitu Pilgub dan dari 10 kabupaten/kota, 3 kabupaten/ kota juga akan melaksanakan pilkada serentak. Terkait dengan pilgub, ada 3 kepala daerah yang berencana ikut sebagai kandidat antara lain Walikota Mataram, Bupati Lombok Tengah dan Bupati Lombok Timur. (ar)