Legislatif dan Rakyat, Bagian dari Perwujudan ‘Bima Ramah’

Legislatif dan Rakyat, Bagian dari Perwujudan ‘Bima Ramah’
Foto : Muhammad Isnaini AR, Direktur Eksekutif Independent Democracy Policy (INDeP)

Oleh: Muhammad Isnaini*

“Daerah ini terlalu besar jika diserahkan segalanya hanya kepada seorang Bupati dan Wakil Bupati”

Pertanyaan mendasar dalam setiap diri kita ketika dihadapkan dengan sistem pemerintahan demokratis, jika kita ingin konsisten berbicara penguasa adalah siapa penguasa dalam era pemerintahan demokratis? Tentukan jawabannya tidak saja berhenti pada Bupati melainkan juga parlemen sebagai perwakilan rakyat yang diutus melalui partai politik.

Jika demikian, artinya bahwa bukan saja Bupati yang berkuasa akan tetapi Lembaga DPRD juga berkuasa. Lembaga DPRD dikuasai oleh Partai politik dimana ketua umum sebagai pengendali dari partai politik tersebut.

Kebijakan politik tentu tidak lahir begitu saja tanpa melewati proses dan jika kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Bupati dianggap lemah maka disitulah peran partai politik melalui parlemen seharusnya menguatkan dengan melakukan koreksi secara mendalam serta konsisten dalam rangka mewujudkan kepentingan rakyat maupun untuk melunasi janji-janji kepada rakyat.

Kita sudah sangat terlelap dengan kealpaan, dimana seluruh kesalahan harus dipikul secara terpisah oleh Bupati, tidak utuh bersama lembaga legislatif. Lalu Legislatif berasik masyuk dengan kealpaan rakyat dalam akrobat politik yang tidak memiliki arah untuk kepentingan rakyat. Akrobat politik diperankan sedemikian manis oleh legislatif hanyalah tentang bagaimana seluruh hasrat serta libidonya mencapai orgasme individu dan atau kelompok.

Akrobat itu membius bagai drama kolosal yang dimana antogonis utamanya adalah Bupati. Dan lucunya, para pegiat sosial, politik, demokrasi terlena lalu terlelap. Demokrasi menjadi buram, legislatif sebagai perwakilan rakyat lalu menonton kegaduhan yang terjadi sembari menunggu untuk memungut serpihan sisa-sisa kue yang terjatuh dari kegaduhan.

Saya ingin mempersempit pembicaraan tentang BIMA RAMAH yang sampai hari ini dalam benak sebagian masyarakat belum terwujud. Rakyat berteriak sekencang-kencangnya (tak sedikit yang menimbulkan kegaduhan berkepanjangan) menuntut Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan janji-janji. Rakyat VS Bupati dan Wakil Bupati menjadi tontonan dari kita bangun tidur sampai kembali tertidur, setiap hari.

Di gedung parlemen sana seharusnya tidak sunyi senyap melainkan harus bising. Ada perdebatan alot tentang bagimana nasib rakyat, tentang sejauh mana janji telah terlaksana. Perdebatan digedung parlemen dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, berembuk untuk bongkar pasang kebijakan untuk rakyat. Legislatif seharusnya menyandra Bupati (eksekutif) demi kepentingan rakyat. Ada pertengkaran yang seharusnya dimunculkan untuk mengisi kekosongan pikiran Bupati. Pertengkaran itu harus dimulai dari gedung parlemen. Tidak tercecer di media sosial.

Rakyat, aktivis, civil sociaty juga adalah penguasa. Mereka juga harusnya bertengkar hebat dengan parlemen sebagia wakil mereka. Rakyat wajib menyandera, intrupsi bertubi-tubi dalam setiap rapat parlemen. Mereka hadir disitu, parlemen menjadi pangkalan ide dan gagasan rakyat. Rakyat menjadi tahu wajah-wajah wakilnya yang mana wajah dengan memiliki isi kepala dan wajah yang tidak memiliki isi kepala.

Bupati tidak bisa tunggal sebagai kambing hitam dari tidak terwujudnya BIMA RAMAH. Seluruh elemen memiliki tanggung jawab. Legislatif dan Rakyat adalah bagian dari perwujudan BIMA RAMAH.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Visi NTB

Editor: Iba
Redaktur: Ibrahim Bram Abdollah