Komit, F PDIP Tak Hadiri Penetapan APBD NTB 2020 Hari Ini

Komit, F PDIP Tak Hadiri Penetapan APBD NTB 2020 Hari IniReviewed by adminon.This Is Article AboutKomit, F PDIP Tak Hadiri Penetapan APBD NTB 2020 Hari IniMataram (DetikNTB.com),- Penetapan nota keuangan dan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat akan ditetapkan hari ini, Kamis (29/08) di ruang rapat paripurna DPRD NTB di Mataram. Penetapan APBD tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDIP), terlihat kursi semua anggota DPRD NTB dari […]
Foto: Terlihat kursi seluruh anggota fraksi PDIP NTB kosong pada raapt paripurna penetapan APBD 2020 hari ini, Kamis (29/08) siang

Mataram (DetikNTB.com),- Penetapan nota keuangan dan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat akan ditetapkan hari ini, Kamis (29/08) di ruang rapat paripurna DPRD NTB di Mataram.

Penetapan APBD tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDIP), terlihat kursi semua anggota DPRD NTB dari fraksi pimpinan Megawati Soekarnoputri ini kosong.

Menurut ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi ketidakhadiran mereka dalam rangka penetapan APBD 2020 disebakan karena perbedaan angka antara KUA-PPAS dan Rancangan APBD tahun anggaran 2020 seperti diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan APBD 2020.

“RAPBD tidak sinkron dengan Perda RPJMD. Oleh sebab itu, kami tidak akan ikut bahas dan tidak akan sampaikan pandangan Fraksi,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi saat konferensi pers beberapa hari yang lalu, Rabu (21/8) di Mataram.

Ruslan menjelaskan, banyak dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tahapan pembahasan RAPBD 2020 sebagaimana diatur dalam Permendagri 33 Tahun 2019, juga diakibatkan oleh adanya dugaan ketidaksingkronan antara data-data yang tertuang didalam KUA PPAS dengan data-data yang ada baik itu didalam dokumen Nota Keuangan maupun data yang disampaikan didalam pidato Gubernur.

Alasan lain, pembahasan RAPBD 2020 ini ditengarai tidak mempedomani dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan karena menurutnya dalan dokumen RPJMD ada target dan pagu indikatif yang harusnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD 2020 ini.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Made Slamet, juga mempertanyakan singkatnya alokasi waktu pembahasan bagi Fraksi-fraksi DPRD NTB untuk memberikan saran, pendapat dan pandangannya terhadap penyampaian Nota Pengantar Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.

“Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBDnya hanya semalam yakni Selasa malam, 20 Agustus 2019. Masa dalam waktu singkat langsung dialokasikan waktu untuk menyampaikan saran, pendapat dan pandangan umum Fraksi,” paparnya.

Dimana, buku RAPBDnya tebal, belum dibacanya, dipahami dan dibahas yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Menurutnya, minimal empat hari waktu yang disediakan bagi Fraksi-fraksi untuk membahas dan memahami baru cukup waktu. Sehingga bisa dikatakan terkesan dipaksakan sehingga Fraksi PDIP menyatakan sebaiknya tidak ikut membahas RAPBD ini. (Iba)