Ketua DPRD Dompu Bantah Intervensi Kasus Perekrutan CPNS K2

Ketua DPRD Dompu Bantah Intervensi Kasus Perekrutan CPNS K2

DOMPU – Ketua DPRD Dompu, Yuliadin Sos menegaskan bahwa kunjungan sejumlah anggota DPRD Dompu ke kantor Kejati NTB bukan sebagai upaya intervensi terhadap proses hukum Penanganan Kasus Bupati Dompu H. Bambang Yasin sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Perekrutan CPNS K2 Dompu Yang Tengah Bergulir, Melainkan dukungan moril pada Aparat pengak hukum agar segera menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya pastikan itu bukan upaya intervensi terhadap proses hukum” ungkap Yuliadin saatditemui DetikNTB di rumah dinasnya, Rabu 8 November 2017.

Lebih Lanjut Bucek Sapaan Akrab Ketua DPRD Dompu Ini sampaikan bahwa proses hukum kasus K2 yang berlarut-larut akan berdampak pada persoalan ekonomi sosial dan politik. Dan tentu saja akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintah saat ini.
“Buktinya, 134 orang cpns K2 nasibnya belum jelas, apakah akan diangkat kembali atau tidak, setelah mereka memenangkan gugatan di PTUN. Begitu pula nasib 256 orang Cpns K2 lainnya. Hingga saat ini belum juga diterbitkan SK pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bupati” terangnya.

Untuk itu, Bucek sangat berharap kepada pihak aparat penegak hukum agar segera menuntaskan kasus ini agar mendapat kepastian hukum. “Jika tidak bisa dilanjutkan, maka kami minta agar kasus ini segera dihentikan, dan begitupun sebaliknya, pungkas Bucek. (46)