Kerahkan massa berlebih saat mendaftar, PMII desak aparat tindak tegas Paslon

Kerahkan massa berlebih saat mendaftar, PMII desak aparat tindak tegas PaslonReviewed by adminon.This Is Article AboutKerahkan massa berlebih saat mendaftar, PMII desak aparat tindak tegas PaslonMataram (Detikntbcom),- Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusa Tenggara meminta kepada penyelenggara Pemilu KPU/BAWASLU serta aparat keamanan agar memberikan teguran serta sangsi bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) dan pendukung yang melakukan arak-arakan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Paslon Kada) yang tidak mematuhi aturan main pemerintah terkait protokol kesehatan di […]
Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim (Dok. Istimewa)

Mataram (Detikntbcom),- Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusa Tenggara meminta kepada penyelenggara Pemilu KPU/BAWASLU serta aparat keamanan agar memberikan teguran serta sangsi bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) dan pendukung yang melakukan arak-arakan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Paslon Kada) yang tidak mematuhi aturan main pemerintah terkait protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Saya minta APH untuk menindak tegas mereka yang melanggar semua pihak yang melanggar protokol covid-19 khususnya massa sejumlah Pasangan Calon Kepala Daerah yang mendaftar hari di 7 Kabupaten Kota di NTB ini,” tegas Ketua PKC PMII Bali-Nusa Tenggara Aziz Muslim, Jumat (4/9) siang di Mataram.

Aziz menilai bahwa ditetapkannya new normal di tengah pandemi covid-19 oleh pemerintah pusat, tidak menjadikan alasan untuk tidak mentaati protokol kesehatan, sebab belum tahu pasti kapan berkakhir virus itu.

Lebih-lebih isu politik pemilihan Kepala Daerah di 7 Kabupaten/Kota sudah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan SK DPP di masing-masing partai politik bahkan ada pasangan calon melakukan arak-arakan bersama tim pendukung, berkerumunan, tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

“Kalaupun menggunakan masker tapi tidak dengan social distancing, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan alias terbentuknya claster covid-19 Pilkada, lalu siapa yang disalahkan,” katanya.

Aziz juga menjelaskan bahwa pasal 49 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, partai politik/gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal paslon dan bakal paslon perseorangan yang akan mendaftarkan diri harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) PKPU 6/2020, pendaftaran bakal paslon hanya boleh dihadiri ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon serta bakal pasangan calon perseorangan.

“Tentu atas dasar inilah, kami dari PMII meminta dengan tegas agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU/BAWASLU agar memberikan sangsi tegas terhadap Parpol dan Bapaslon Kepala Daerah yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan,” pinta Aziz.

Terlebih Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020. Terdapat sanksi berupa denda hingga paling banyak Rp500 ribu bagi masyarakat yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Dimana keseriusan eksekutif dan legislatif dalam hal penerapan Perda ini,” tutup Aziz. (Iba)