Hanif, Umi Elly dan Wajah Kekuasaan yang Tercoreng

Hanif, Umi Elly dan Wajah Kekuasaan yang TercorengReviewed by adminon.This Is Article AboutHanif, Umi Elly dan Wajah Kekuasaan yang TercorengOleh: Zulchijjah Dzuwaid* Sepekan sudah isu 7 juta bergelinding ditengah publik, nama hanif yang katanya punya hubungan dekat dengan penguasa tak terelekan kemudian menyasar orang nomor satu di kota Bima. Nama walikota sekaligus istrinya disebut-sebut ikut membekingi dugaan kejahatan ini. Sebelumnya, kwitansi 7 juta yang digunakan sebagai alat komitmen transaksi yang ditanda tangani langsung oleh […]
Foto: Direktur Riset dan Politik lembaga Independent Democracy Policy (INDeP), Zulchijjah Djuwaid.

Oleh: Zulchijjah Dzuwaid*

Sepekan sudah isu 7 juta bergelinding ditengah publik, nama hanif yang katanya punya hubungan dekat dengan penguasa tak terelekan kemudian menyasar orang nomor satu di kota Bima. Nama walikota sekaligus istrinya disebut-sebut ikut membekingi dugaan kejahatan ini.

Sebelumnya, kwitansi 7 juta yang digunakan sebagai alat komitmen transaksi yang ditanda tangani langsung oleh hanif viral di media sosial. Sehari sesudahnya, hanif kemudian merespon situasi itu dalam status facebooknya, bahwa itu murni kecerobahannya sendiri. Jawaban hanif ini sontak memicu banyak tafsiran diruang publik.

Berselang beberapa hari, hanif kemudian melanjutkan klarifikasinya dengan tegas menyebut tidak ada kaitan dengan umi elly. Tapi bisakah pengakuan itu menghentikan “kenakalan” pikiran publik untuk menganalisa dan tidak mengaitkannya dengan isu yang sudah berkembang?.

Hanif yang dikenal dekat getol membela walikota sebelumnya dan merupakan salah satu tim pemenangan menjadi variabel determinan dalam analisis ini. Dengan variabel ini kita akan coba membaca spekulasi pikiran publik.

Dari aspek pembela, Hanif disebut “pahlawan” karena berani mengakui kesalahan yang dibuat. Tidak sedikit yang mengapresiasi sikap berani hanif ini. Dan ini dapat dimaknai untuk menutup peluang munculnya tafsiran baru. Atau menghentikan pikiran publik untuk mengaitkan peristiwa ini dengan walikota dan istrinya. Tentu saja ini tidak berdampak efektif. Pengakuan hanif justru menjadi peledak bagi kemunculan tafsiran baru. Nama umi elly jelas tidak bisa dihapus begitu saja dalam ruang publik.

Hanif seperti pemicu ledakan pikiran publik, merusak hampir semua aspek yang telah dirawat setahun berlalu oleh kekuasaan, publik hilang rasa percayanya. Pikiran publik pun tidak hanya bisa disumbat dengan klarifikasi normatif, publik lebih menyenangi langkah-langkah agresif untuk menghentikan keragu-raguan dalam pikirannya.

Walikota dan istrinya bisa saja mengklaim tidak terlibat, dan katakanlah itu situasi yang benar. Tapi bisakah menghentikan ledakan pikiran publik? Saya bilang itu tidak mungkin sebelum hanif dihantam dengan hukum. Melapor Hanif adalah langkah agresif yang disukai publik, ini bisa meminimalisir jumlah kerusakan oleh ledakan yang telah terjadi. Pemerintah kota bima, walikota, atau umi elly sangat disarankan untuk melakukan langkah ini. Walaupun tidak bisa menghentikan itu seluruhnya.

Justru sangat keliru jika ada yang menyarankan agar AM yang sebelumnya menulis berita dugaan keterlibatan umi elly yang dilaporkan. Ini akan bisa memicu reaksi publik yang berlebihan dan bisa merusak citra dan kehormatan penguasa. Publik hanya memahami hanif sebagai kunci yang mengenal betul soal kwitansi 7 juta. Hanif di pahami sebagai orang suruhan. Dan pemahaman inilah yang harus diluruskan. Karena alasan inilah hanif harus dilaporkan.

Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau pengakuan sepihak hanif semata. Ini sudah menjadi konsumsi publik dan harus diselesaikan lewat jalur publik yaitu jalur hukum.

Kasus kwitansi 7 juta menjadi deposito nama besar pemerintahan kota bima di mata publik. Apakah deposito itu positif atau negatif, semuanya di tentukan oleh akhir drama kwitansi 7 juta.

Kwitansi 7 juta menjadi labirin kekuasaan pemerintahan Lutfi-Ferry alias Umi Elly di dalamnya.

*Penulis adalah Peneliti Independent Democracy Policy (INDeP)

Redaktur: Ibrahim Bram Abdollah