Gubernur Zul Minta KPU NTB Fasilitasi Iklan Kampanye Sosialisasi di Semua Media

Gubernur Zul Minta KPU NTB Fasilitasi Iklan Kampanye Sosialisasi di Semua Media
Foto: Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat membuka acara Creative Dialogue di Mandalika Resort

Mataram,- Gubernur Zulkieflimansyah meminta jajaran KPU provinsi NTB beserta pihak Sekretariatnya agar membuka seluruh informasi seputar update perkembangan pemilu 2019 pada publik.

Pembukaan kegiatan dan tahapan pemilu tersebut sejalan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi bagi publik.

“Pokoknya, apapun jadwal dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU wajib diketahui publik. Jadi lucu, jika kegiatan KPU tertutup dilakukan apalagi pada stakeholdernya, yakni jurnalis,” tegas Gubernur kepada wartawan, kemarin.

Gubernur mengaku, telah banyak memperoleh informasi dari sejumlah pihak terkait tertutupnya pihak Sekretariat KPU NTB membuka akses informasi pada media. Padahal, media memiliki fungsi strategis dalam memberitakan kegiatan Pemilu di sebuah daerah.

Oleh karena itu, Zul mengecam ulah pihak Sekretariat KPU NTB yang notabene adalah pegawai Pemprov NTB yang berupaya menutup akses informasi pada stakeholdernya.

“Ingat media itu adalah pilar demokrasi, jadi keefektifan kegiatan Pemilu itu harus diliput oleh media bukan kayak sekarang diupload sendiri di medsos miliknya. Bagi saya tindakan kayak gini enggak baik lah dalam menjaga kemitraan dengan unsur media,” ujarnya dengan nada meninggi.

Zul berjanji akan secepatnya melakukan evalusi terhadap kinerja Sekretariat KPU NTB yang terkesan melakukan diskriminasi pada media tertentu.

“Coba tiru gaya saya lah, jika ingin NTB cepat maju dan pulih dari situasi sulit kayak sekarang ini, maka janganlah jauhi media. Perilaku ekslusif itu tidak baik, apalagi masyarakat sangat butuh informasi terkait kegiatan dan tahapan Pemilu saat ini,” tandas Gubernur.

Terkait iklan media di Pemilu 2019. Zul meminta agar KPU NTB dapat mengakomodir semua media untuk bisa dijadikan parner yang baik.

Harapannya, peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial serta lembaga penyiaran.

“Yang pasti, karena penayangan iklan kampanye calon perseorangan anggota DPD difasilitasi oleh KPU NTB, sedangkan untuk peserta lain seperti Presiden dan Wakil Presiden dan partai politik akan difasilitasi oleh KPU RI, maka untuk menjaga kondusifitas antar media dan wilayah, sebaiknya semua media itu harus dirangkul dengan baik tanpa ada pengecualian apapun,” pungkas Doktor Zul. (Iba)