Gagal Mencoblos, Mahasiswa Bima dan Dompu Kecewa  

Gagal Mencoblos, Mahasiswa Bima dan Dompu Kecewa  Reviewed by adminon.This Is Article AboutGagal Mencoblos, Mahasiswa Bima dan Dompu Kecewa  Mataram, Pada hari H pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur NTB, Rabu (27/6),  mahasiswa asal Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu mengaku kecewa.  Mereka tidak bisa diakomodir sebagai pemilih lantaran terbentur aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) mencatat, ada sekitar 9000 mahasiswa asal Bima yang kuliah di Mataram. Ini belum termasuk dari Kota Bima dan Kabupaten […]
 Foto : Ketua IMBI Mataram, Muhammad Naim  (kanan) mengungkap kekecewaannya lantaran tidak bisa mencoblos.

Mataram, Pada hari H pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur NTB, Rabu (27/6),  mahasiswa asal Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu mengaku kecewa.  Mereka tidak bisa diakomodir sebagai pemilih lantaran terbentur aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) mencatat, ada sekitar 9000 mahasiswa asal Bima yang kuliah di Mataram. Ini belum termasuk dari Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang ditaksir mencapai 20 ribu orang. Namun mereka tidak bisa memilih karena terbentur soal domisili. “Catatan saya, ada 9000 mahasiswa tidak  bisa memilih. Ini belum termasuk yang dari Kota Bima dan Dompu, bisa sekitar 20 ribu orang,” Ketua IMBI Mataram, Muhammad Naim, Rabu (27/6).

Menurutnya, tidak ada pendekatan sejak awal dari  KPU  soal tata cara memilih bagi mahasiswa rantauan. Sehingga wajar banyak diantara mereka kehilangan hak pilih padahal ingin mencoblos di bilik suara.

“Secara kelembagaan kami kecewa, padahal dalam demokrasi kami merasa wajib berparitipsi,” keluhnya.

Sebenarnya sudah ada upaya pendekatan. Mereka sempat berunjukrasa di KPU NTB beberapa waktu lalu, dengan maksud menginformasikan keinginan hak memilih.

Jika harus mencoblos sesuai domisili asal, sulit bagi rekan rekannya karena terbentur waktu untuk kuliah. Belum lagi memerlukan  ongkos angkutan.  “Butuh waktu untuk pulang hanya untuk nyoblos. Makanya kami minta kebijakan lewat Peraturan KPU, agar mereka ini dimudahkan,” jelasnya.

Toh sampai  mendekati pemilihan, ribuan mahasiswa tetap tidak bisa memilih.

Sebagai solusi, pihaknya pun berinsiatif mengidentifikasi mahasiswa yang bisa pulang kampung untuk membawa formulir pemilih pindahan. Atas kerja itu, sedikitnya 200 mahasiswa akhirnya bisa mencoblos di sejumlah TPS di Mataram. “Kami tidak intervensi siapa harus dipilih, tapi kami mendorong supaya mereka ambil formulir pemilih pindahan dan bisa memilih di Mataram,” ungkapnya.

Harapan besar IMBI Mataram, KPU sebagai penyelanggara lebih awal memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa sebagai pemilih produktif, sehingga bisa mempersiapkan diri menyesuaikan dengan regulasi.

Protes sama disampaikan Sekretaris Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Dompu (HPDM) Mataram, Furkan. Ia meminta KPU mengevaluasi aturan aturan penyelenggaraan Pemilu yang dapat membatasi hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Hak warga negara, khususnya mahasiswa, harus mendapat jaminan sebagaimana amanat UU 1945. “Jangan sampai alasan mengantisipasi mobilisasi massa justru lebih dipentingkan daripada konstitusional yang dijamin UUD,” tegas Furkan.

(IBA)