Dugaan Tipilu, INDeP: Wakil Walikota Bima Terancam 3 Tahun Penjara

Dugaan Tipilu, INDeP: Wakil Walikota Bima Terancam 3 Tahun PenjaraReviewed by adminon.This Is Article AboutDugaan Tipilu, INDeP: Wakil Walikota Bima Terancam 3 Tahun PenjaraKota Bima (DetikNTB.com),- Kehadiran Calon Wakil Presiden, Sandiaga S. Uno, di Kota Bima dalam acara deklarasi bulan kemarin menyisahkan persoalan. Hal ini ditandai dengan pemanggilan Bawaslu Kota Bima terhadap Wakil Wali Kota Bima atas dugaan pelanggaran Pemilu. Menanggapi hal itu, Direktur Riset dan Politik lembaga Independent Democracy Policy (INDeP), Zulchijjah Djuwaid, mengatakan sesuai amanat Undang-undang […]
Foto: Direktur Riset dan Politik lembaga Independent Democracy Policy (INDeP), Zulchijjah Djuwaid.

Kota Bima (DetikNTB.com),- Kehadiran Calon Wakil Presiden, Sandiaga S. Uno, di Kota Bima dalam acara deklarasi bulan kemarin menyisahkan persoalan. Hal ini ditandai dengan pemanggilan Bawaslu Kota Bima terhadap Wakil Wali Kota Bima atas dugaan pelanggaran Pemilu.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset dan Politik lembaga Independent Democracy Policy (INDeP), Zulchijjah Djuwaid, mengatakan sesuai amanat Undang-undang Pemilu, kepala daerah dan/atau pejabat negara wajib mentaati setiap peraturan yang berlaku.

“Undang-undang telah jelas mengatur semuanya,” ungkapnya, Selasa (02/04) siang.

Lebih lanjut, zoel sapaan akrabnya mengatakan bahwa apa yang di temukan oleh Bawaslu Kota Bima dalam tugas pengawasannya atas Wakil Wali Kota Bima Ferri Sofyan perlu diatensi oleh publik karena ini menyangkut kehidupan demokrasi yang sehat.

“Kepala daerah harus memberi contoh yang baik,” ucap magister ilmu politik ini.

“Dalam penjelasannya di media massa, ketua Bawaslu Kota Bima telah jelas mengatakan bahwa Ferri Sofyan selaku Wakil Wali Kota hadir dalam acara deklarasi tanpa surat cuti. Dan itu di hari kerja. Pasal 281 dan Pasal 547 sudah jelas mengatur soal ini dengan ancaman 3 Tahun Penjara,” terangnya.

Zoel menambahkan, jika alasan kehadiran Ferri Sofian dalam acara kampanye tersebut diundang panitia acara sebagai Wakil Walikota, bukan sebagai parpol atau lainnya. Kehadirannya murni sebagai bagian dari pemerintah Kota Bima, itu juga bukan sebagai alasan untuk tidak mengajukan cuti.

“Beda acara kampanye dengan acara tamu daerah atau acara partai atau Ormas. Apapun alasannya, jika itu acara kampanye maka melekat aturan serta jabatan dalam dirinya yang artinya harus cuti,” tambahnya.

Menurut zoel, poin penting itulah yang harus dipahami oleh Bawaslu Kota Bima dalam memeriksa kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh wawali Bima. “UU Pemilu jelas mengatur. Dan Ferri Sofian harus tunduk terhadap aturan itu,” jelasnya.

“Saya ulangi, saya ingin katakan agar kita semua memahami bahwa beda konteks menghadiri undangan kampanye dengan menghadiri acara partai atau tamu daerah lainnya. Datang di acara kampanye kepala daerah harus cuti, apapun alasannya. Itu point pentingnya,” tutup zoel.

Adapun ketentuan Pasal 281 sebagai berikut, Pasal 281 (1), Kampanye Pemilu yang mengikut sertakan Presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selanjutnya pada pasal (2), cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Dan pasal 547 yakni Pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. (Ak)