Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Politik

Dugaan Mahar Politik Hanura 400 Juta, Didu M16 : Bisa Timbulkan Konotasi Tidak Baik

Mataram-, Menanggapi dugaan nahar politik yang dilakukan oleh salah satu calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 kepada partai Hati Nurani rakyat (Hanura) Kota Bima senilai 400 juta rupiah, Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto menanggapi hal tersebut bukan sebagai sebuah mahar politik, sebab menurutnya istilah mahar dalam politik kurang tepat bisa menimbulkan pandangan yang kurang sehat.

“Soal istilah mahar dalam konteks politik kurang tepat dan bisa menimbulkan konotasi tidak baik . Karena dalam politik tidak bisa memakai pendekatan bebas nilai atau moral semata, ada hal yang harus dipahami dan dimengerti dalam konteks politik ini”, terangnya.

Dalam kontestasi pilkada seperti ini, tambahnya, tentu parpol memiliki tanggungjawab moral dan politik terhadap calon yg diusungnya. Untuk itu tentu perlu kemistri dan sinergitas yg padu dalam melakukan gerak di basis masyarakat guna meraih dukungan pemilih .

“Maka untuk menjalankan taktik tersebut perlu ada resources yg cukup. Hal seperti ini harusnya dipahami dalam cost politik, bukan dalam pengertian Mahar politik” ungkapnya seperti yang diterima media ini.

Selain cost politik, tambahnya, ada pula yg disebut dangan entertaint politik sebagai bagian dalam menjalin komunikasi dan deal-deal awal yg dilalui. Dalam konteks ini tentu serangkaian pengeluaran dalam kerangka mengikat kepentingan tentu butuh cost politik yang tidak kecil.

“Keduanya menggerakkan roda organisasi, tentu perlu biaya. Inilah yg harus dipahami paslon bahwa partai itu perlu biaya untuk maintenance ini yang harus dipahami calon,” bebernya

Yang punya panggilan Didu ini juga menambhkan politik itu identik dengan Bagaimana memperoleh kekuasaan yang panggungnya bernama Pemilukada sebagai arena konstestasi nya, maka memaksakan cara pandang normatif yg bebas nilai an sich dalam konteks kekuasaan tidak lah tepat tanpa mengelaborasi aspek lain yg terkait hal tersebut.

Sebagai ide dan gagasan yg diwacanakan tidak ada masalah untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam konstestasi Pilkada. Tapi sesungguhnya realitasnya sangatlah tidak sederhana utk bisa ikut dalam pentas pilkada. Partai pun tentunya menginginkan calon yg diusung nya memiliki kapasitas, kredibilitas, popularitas dan tentunya resources untuk menggerakkan mesin politik yg mengusungnya.

“nilah yg disebut “cost politik” yang besarannya serba unpredictable”, tutupnya. (ibl)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *