DPD Hanura NTB Kubu Daryatmo: Tidak Boleh Klaim Miliki Asset Partai

DPD Hanura NTB Kubu Daryatmo: Tidak Boleh Klaim Miliki Asset Partai
Foto : Ketua DPD Hanura NTB Ir. Mudahan Hazdie, M.Si tengah (peci hitam)

Mataram,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura NTB Syamsu Rijal melaporkan mantan ketua Hanura NTB Mudahan Hazdie kubu Munaslub yang dipimpin oleh Marsekal Madya Daryatmo ke Polda NTB, Kamis (13/09).

Pasalnya, Mudahan diduga menggelapkan asset milik DPD partai Hanura NTB berupa satu unit mobil double cabin merek Navara saat Ia menjabat sebagai Ketua DPD Hanura NTB versi Munaslub.

Mudahan Hazdie membantah dirinya menggelapkan sebuah mobil mewah tersebut, karena menurutnya, saat ini Partai Hanura terpecah menjadi dua kubu yakni kubu Oso dan kubu hasil Munaslub yang dipimpin oleh Daryatmo dan menunggu pustusan yang bekuatan hukum tetap (incrah).

“Tidak ada penggelapan asset partai, Yang terjadi adalah bahwa partai Hanura sedang dalam sengketa. Ada 2 kubu. Kubu Oso dan kubu Munaslub di bawah ketum Daryatmo,” bantahnya saat dihubungi detikntb.com, Kamis (13/09) saing via whataap.

Di PTUN Jakarta tambahnya, kubu Munaslub versi Daryatmo menang. Namun pihak Menkumham memberikan ke kubu Oso. Menurutnya, proses pengadilan masih berlangsung dan tidak boleh saling klaim sah.

“Nanti kalau sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrach), baru ada pihak yang boleh mengklaim sah. Dan semua pihak, termasuk pihak kepolisian memahami hal ini,” tambahnya meyakinkan.

Hal seperti itu katanya, bukanlah persoalan pribadi melainkan persoalan institusi partai dan berlaku seluruh Indonesia. Mudahan juga membenarkan bahwa satu unit mobil tersebut ada di kantor DPD Hanura versi Munaslub.

“Oh iya. Ada 1 (satu) kendaraan mobil double cabin asset hanura, yang disimpan di kantor DPD Hanura versi Munaslub di bawah ketum Marsekal Madya Daryatmo,” jelasnya.

Ia menyimpulkan, untuk mengatakan klaim benar dan salahnya harus sama-sama menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap di pengadilan.

“Jadi kesimpulannya mohon bersabar tunggu ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap (incrach) itu yang berhak menggunakan asset,” simpulnya.

(IBA)