Catatan Pengantar: Arah Baru Bima Kita (Bagian II)

Catatan Pengantar: Arah Baru Bima Kita (Bagian II)

(Sambung bagian I) Bagaimana menakar keteladan?

Pemimpin sejatinya karunia Illahi yang dijaga langsung olehNya. Turunnya kuasa Ilahi menjaga Pemimpin berakar dari kedalaman moral bathin pemimpin menghadirkan sikap jujur, mampu menggenggam amanah, cerdas menyelaraskan tabiat manusia dengan alam serta kecapakan membangun diplomasi lintas wilayah dengan berbagai pihak guna memperjuangkan tegaknya martabat manusia, mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi manusia. Itulah inti keteladan seorang pemimpin.

Apa yang musti dilakukan?

Rapikan birokrasi di berbagai jenjang agar cakap menerjemahkan visi kepemimpinan Kepala Daerah, buatkan mekanisme pertanggungjawaban berkala untuk dievaluasi langsung oleh Kepala Daerah sehingga Kepala Daerah tepat memberi arahan yang langsung menyentuh kebutuhan publik sehari-hari.

Kepala Daerah tidak boleh terlalu dominan membangun pemihakan politik yang menguntungkan kelompok atau partai politik tertentu. Pemihakan Kepala Daerah selama ia menjalankan pemerintahan harus menyentuh langsung moral hajat warga masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasca merapikan birokrasi sebagai tulang punggung pembangunan, baru menyasar pembangunan desa sebagai inti kekuatan pembangunan daerah. Saat ini, Kepala Daerah tidak terlalu memerlukan APBD untuk mempercepat pembangunan Desa.

OPINI TERKAIT: Catatan Pengantar: Arah Baru Bima Kita (Bag I)

Dana Desa yang digelontorkan secara reguler tiap tahun oleh pemerintah pusat dengan nominal milyaran pertahun adalah kemudahan yang luar biasa bagi Kepala daerah untuk memastikan pembangunan desa yang sejahtera, nyaman, aman, dan bermartabat. Mewujudkan semua itu, memerlukan kontrol sistem dan manajemen yang ketat berbasis visi pemimpin yang cakap dan taat asas.

Perlu penguatan Sekuritas & Prioritas Pembangunan Daerah di sektor lain

Jaminan keamanan masyarakat, jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan dan investasi membutuhkan kinerja sekuritas yang  berbasis informasi yang rinci dan data yang akurat.

Hal itu penting agar kepala daerah sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala wilayah dapat mengambil keputusan strategis yang menjamin kepastian keberlangsungan pembangunan di berbagai sektor pada satu sisi.

Pada sisi yang lain, kepala daerah harus mampu memastikan kondusifitas daerah sebagai bagian dari sistem nasional dari potensi gangguan ancaman yang bersifat eksternal.

Dalam konteks itu, dibutuhkan keberanian Kepala Daerah mengambil langkah kebijakan politik anggaran untuk merawat kinerja aparat sekuritas dalam bingkai stabilitas daerah.

Prioritas pembangunan skala makro harus dititikberatkan pada pembangunan mental dan SDM aparatur, sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor SDM publik.

Mengandalkan APBD dan sumber-sumber keuangan pusat untuk mendorong itu semua tidaklah cukup mampu menjawab soal-soal itu. Tetapi memerlukan kecerdasan inovasi Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya agar bisa menjual potensi daerah.

Strategi penjualan potensi daerah bisa menggunakan teknologi buatan untuk menghemat anggaran, bisa memanfaatkan ahli dalam dan luar negeri dengan mekanisme hitungan pembagian hasil atas dasar persetujuan DPRD sebagai mitra dan satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah bersama eksekutif.

Saat ini, daerah kita dihadapkan dengan ancaman internal, seperti rendahnya moral kepribadian penyelenggara pemerintah, judi ada di situ, alkohol ada di situ, narkoba ada di situ, suap dan korup ada di situ, penjilat ada di situ.

Sementara aparatur yang berbaik budi cenderung mengambil jarak dgn lingkungan tersebut, hanya terbatas pada menjalankan kewajiban sebagai abdi negara, tetapi tidak menaruh tanggung jawab yang utuh sebagai hamba pengabdi padaNya.

Kapasitas aparatur birokrasi Kabupaten Bima mencapai angka 12.000 (dua belas ribu), APDB 2 Triliun, sementara kebutuhan belanja pegawai hampir mencapai 70%, 30% untuk belanja infrastruktur dll.

Bagaimana dengan petani, nelayan, pedagang tradisional. Kebutuhan mereka tidak terpenuhi padahal pemerintah ada untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Hanya pemimpin dengan visi dan keteladan yang tangguh yang bisa mengatasinya.

*Penulis adalah salah satu Aktivis 98

Editor: Ibrahim Bram Abdollah