Catatan Hitam Pilkada NTB

Catatan Hitam Pilkada NTB
Foto : Penulis (Sumber: Facebook Ady Ardiyansyah)

Oleh : Adi Ardiyansyah*

Sebagai generasi yang masih hidup, dan menyaksikan Pilkada jaman now, penulis mendambakan proses politik di NTB naik kelas. Lebih baik dari proses Pilkada yang telah berlalu. Karena kita seharusnya turut malu jika porses Pilkada sekarang sama dengan kemarin atau lebih buruk lagi. Karena hal itu menunjukkan warga Bumi Gora yang tidak naik kelas atau justru turun kelas.

Persoalan krusial yang patut jadi perhatian dalam Pilgub 2018 yaitu money politic, politisasi sara, dan berita hoax. Ketiganya dapat dijadikan variabel untuk mengukur tinggi dan rendahnya integritas proses demokrasi melalui pemilihan langsung. Kita tahu bahwa Pilgub telah dilaksanakan secara serentak pada Rabu, 27 Juni 2018 lalu.

Pertama, money politic (politik uang). Dapat dimaknai sebagai uang sogok politik agar orang yang mendapatkannya mengikuti kemauan si pemberi. Dapat disebut pula dengan istilah politik transaksional. Sehingga pemilih menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan hati nurani, akal sehat dan ijtihad dari dalam dirinya. Tetapi pilihan dijatuhkan atas dasar diberi uang.

Manakala praktik ini, marak terjadi jelang Pencoblosan maka proses demokrasi di Negeri BSS ini akan tercoreng. Nilai suatu integritas dalam Pilkada juga merosot. Sehingga cita-cita Pilkada yang berintegritas makin jauh dari yang diharapkan. Alhasil, yang didapat dalam proses demokrasi tersebut tidak bisa disebut membanggakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur perihal money politic. Pasal 73 ayat (1) menyebut, “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”. Ada dua sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran pasal ini, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi bila terbukti melanggar Pasal 73 ayat (1) maka dikenai sanksi administrasi. Yaitu, pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Bilamana terbukti melanggar Pasal 73 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikenai sanksi pidana. Pasal 187A, B, C dan D, menyebut sanksi pidana penjara paling lama 72 bulan dan denda mencapai Rp 1 Milyar.

Kedua, politisasi sara. Pilgub DKI Jakarta beberapa tempo lalu dapat dijadikan contoh otentik bagaimana situasi yang muncul akibat politisasi sara (suku, agama, ras dan antar golongan). Demontrasi besar-besaran, berjilid-jilid, membuat situasi semakin panas dan mengganggu ketentraman sosial. Padahal, jika tanpa politisasi sara, masalah cukup diselesaikan di meja pengadilan.

Namun, berhubung persoalan sara yang muncul terkait atau dikaitkan dengan momentum Pilkada, maka persoalan bisa menjadi seolah lebih besar dari kenyataannya. Tidak perlu membahas siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan dalam politisasi sara dalam Pikada DKI Jakarta yang lalu. Yang jelas politisasi sara berhasil jadi pemicu renggangnya ikatan kebhinnekaan kita sebagai bangsa Indonesia.

Maka, tidak boleh dalam Pilgub NTB terjadi politisasi sara dalam bentuk apapun. Warga kita dikenal sebagai masyarakat santun, beretika, beradab, beragama, punya nilai toleransi yang tinggi, adalah sangat memalukan hanya untuk urusan suksesi politik memakai isu sara. Apalagi sampai memperkosa teks-teks keagamaan untuk kepentingan politik Pilkada.

Ketiga, berita hoax. Berita hoax adalah berita bohong. Tidak cukup sekadar bohong. Hoax merupakan kebohongan dengan tujuan jahat (malicious deception). Menyampaikan dan menyebarluaskan berita yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi, faktanya ada tetapi tidak disampaikan sesuai kenyataannya. Bisa pula dipahami sebagai menyebarluaskan berita yang bahkan faktanya pun tidak ada.

Untuk memenangkan suatu kompetisi kadang cara seperti ini pun dilakukan. Impact berita hoax diantaranya jatuhnya nama dan harga diri calon. Juga bisa berbuntut panjang membuat keresahan di masyarakat. Tidak hanya dalam Pilkada DKI Jakarta tetapi dalam Pilpres lalu pun banyak berseliweran berita hoax.

Publik, tidak terkecuali penulis, banyak menjumpai berita hoax yang di-share melalui media massa online, sosial media, ataupun grup massager melalui apilikasi smart phone. Berita hoax tersebut setidaknya menjadi alat picu perdebatan panas antar pihak yang saling silang pendapat. Tidak hanya adu argumentasi tetapi juga adu emosi melalui kata-kata pedas.

Nah, jelas sudah, selain money politic dan politisasi sara, berita hoax membuat proses demokrasi kurang sehat. Jika boleh menilai maka berita hoax turut menurunkan nilai proses Pemilu atau Pilkada yang berintegritas. Semoga tiga variabel tersebut tidak terjadi dalam Pilgub NTB.

Disinilah letak urgensi hajat demokrasi, Pemilu dan Pilkada kita, money politic, politisasi sara, berita hoax, dan sangat perlu kewaspadaan & pengawasan bersama, agar kondisi tetap damai. Amin YRA

*Penulis adalah Pegiat Demokrasi