Bidang Hukum DPW PAN NTB Anggap Pencopotan 5 Ketua DPD Salahi Aturan

Bidang Hukum DPW PAN NTB Anggap Pencopotan 5 Ketua DPD Salahi AturanReviewed by adminon.This Is Article AboutBidang Hukum DPW PAN NTB Anggap Pencopotan 5 Ketua DPD Salahi AturanMataram (DetikNTB.Com),- Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPW PAN NTB, Rusdiansyah, SH.,M.H, menilai keputusan DPW mencopot 5 ketua DPD PAN NTB dianggap batal demi hukum. Sebab katanya yang bersangkutan tidak diberikan surat tembusan juga tidak pernah menyalahi aturan partai. Pria yang disapa Jeby ini menjelaskan, apabila pengurus DPW atau pengurus DPD yang melanggar aturan partai maka […]
Foto: Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPW PAN NTB, Rusdiansyah, SH.,MH. (Ist)

Mataram (DetikNTB.Com),- Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPW PAN NTB, Rusdiansyah, SH.,M.H, menilai keputusan DPW mencopot 5 ketua DPD PAN NTB dianggap batal demi hukum. Sebab katanya yang bersangkutan tidak diberikan surat tembusan juga tidak pernah menyalahi aturan partai.

Pria yang disapa Jeby ini menjelaskan, apabila pengurus DPW atau pengurus DPD yang melanggar aturan partai maka wajar itu dilakukan penyegaran atau bahkan dicopot.

“Saya merasa perlu menyampaikan kebenaran bahwa jika saya yang tidak sejalan dengan DPW soal Kongres karena mendukung Mulfachri Harahap dan Hanafi Rais maka saya dapat mengamini jika dilakukan penyegaran terhadap kedudukan saya,” katanya, Sabtu (29/2) siang di Mataram.

Namun tambahnya, jika berkedudukan sebagai ketua DPD harus melewati mekanisme dan aturan main partai di antaranya melalui mekanisme Musda, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap dan terbukti memiliki pelanggaran hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Tapi kalau terhadap ketua DPD sebagai produk Musda (Musyawarah Daerah) maka tidak boleh dilakukan Plt secara serampangan tanpa mengacu pada mekanisme dan aturan partai yang berlaku. Proses penggantian Ketua DPD ya lewat Musda, begitu pula ketua DPW lewat Muswil, dan ketua DPP lewat Kongres,” terangnya.

Pihaknya juga meluruskan bahwa keputusan DPW PAN mencopot 5 Ketua DPD dapat dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. “Karna pengambilan keputusan dilakukan lewat rapat harian diperluas bukan lewat rapat pleno yang bertentangan dengan AD/ART PAN,” jelas lawyer ini.

Jebhy menduga keputusan itu kental nuansa politis. Sehingga ada kesan pengambilan keputusan terburu-buru dan tidak sesuai aturan partai yang ada.

Jebhy mendengar alasan Ketua DPW PAN NTB H Muazzim Akbar karena ingin melakukan penyegaran. Namun alasan itu juga dinilai keliru untuk mencopot ketua DPD. “Kalau mau penyegaran yang dicopot itu Pengurus bukan Ketua DPD,” ulasnya.

“Apalagi dengan alasan-alasan yang menciderai demokrasi jangan sampai mempertontonkan hal yang tidak baik pada publik,” sesalnya.

Pihaknya juga mengkritisi pernyataan Wakil Ketua DPW PAN NTB Syaiful Islam. “Bukan tupoksi beliau mengomentari ini, karena beliau wakil ketua untuk bidang lain bukan bidang hukum dan POK,” tegasnya.

Terkait dengan hasil rapat pleno yang diperluas ke DPD sebelum Kongres, dia memandang tidak ada yang salah dengan pilihan 5 ketua DPD. “Di sana disepakati untuk mendukung saudaraku Zulhas sebagai ketua umum dan Hanafi Rais sebagai Sekjen,” terangnya.

Tetapi dalam dinamika politik Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Hanafi Rais tidak berpasangan. Sehingga saat ada 5 ketua DPD yang tetap memilih Hanafi Rais berpasangan dengan Mulfachri Harahap seharusnya tidak dipersoalkan.

“Kan sesuai kesepakatan tetap mendukung keduanya,” pungkasnya. (Iba)