Bawaslu NTB Akui Mandek Menindak Pelanggar Pemilu

Bawaslu NTB Akui Mandek Menindak Pelanggar Pemilu
Foto: Ketua Divisi Hukum dan Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Suhardi.

Mataram (Detik NTB),- Sejumlah peserta Pemilu 2019 di NTB acap kali melabrak aturan demi meraih simpati dan suara dari para konsitituennya sehingga banyak temuan ataupun laporan yang diterima oleh lembaga pengawas pemilu.

Dalam memutuskan pelanggar pemilu yang dilakukan sejumlah peserta pemilu yang ditemukan melabrak aturan atas dasar laporan dari masyarakat maupun temuan Bawaslu sendiri, pihak Bawaslu tetap akan memprosesnya.

Namun, menurut Ketua Divisi Hukum dan Data Bawaslu NTB, Suhardi, acap kali dalam memutuskan pelanggar pemilu, Bawaslu mengakui ada keterbatasan dan kelemahan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap kewenangannya.

Baca juga: 

Sebab, dia mengakui, Bawaslu sendiri jika menemukan peserta diduga pelanggar pemilu maka pihaknya tetap akan memprosesnya ketika syarat formil, materil dan unsurnya terpenuhi maka akan diteruskan ke centra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diisi oleh 3 lembaga negara yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Di Centra Gakkumdu kemudian akan ada proses pleno pembahasan, yang outputnya itu pengambilan keputusan, dimana keputusan di Gakkumdu ini harus 100 persen,” terang Suhardi, Sabtu (09/03) di acara rapat koordinasi pengelolaan dokumen pencalonan calon anggota DPR pada pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu dan KPU NTB di Mataram.

Artinya tambahnya, jika ada salah satu dari tiga lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu tersebut menyatakan tidak memenuhi unsur maka demi hukum kasus temuan dugaan peserta yang melakukan pelanggaran Pemilu tersebut harus dihentikan.

“Nah, kewenangan Bawaslu di sana sampai pada angka 33,33 persen selebihnya itu ada di teman-teman kepolisian dan kejaksaan,”terangnya.

Meskipun demikian katanya, pihak Bawaslu tidak ingin dibilang mandul dalam memutuskan perkara pemilu, karena di luar dari keputusan Bawaslu masih ada keputusan dua lembaga lagi sehingga bisa disimpulkan melanggar pemilu atau tidak.

“Karena memang ada pihak di luar kami juga yang kemudian mengkonstruksi tindak pidana pemilu ini apakah diputuskan atau tidak sampai ditindak di pengadilan,” cetusnya. (Iba)