Anomali Politik Partai Golkar Dapil NTB I

Anomali Politik Partai Golkar Dapil NTB I

Penulis: Ilham Arasul*

“Fakta ini menunjukkan bahwa skema pemenangan partai Golkar tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan berbasis kepentingan masing-masing elitnya”.

Ancaman besar bagi eksistensi partai Golkar bila masih di pimpin orang yang tidak memahami garis missi partai sebagai gerakan politik jangka panjang, pemilihan umum adalah wahana utama dimana sasaran perjuangannya bertumpu pada capaian parlementary Threshold (PT) dan elektoral theresold pada setiap wilayah yang menjadi basisnya.

Nusa Tenggara Barat (NTB) terutama Pulau Sumbawa wabil khusus Bima dalam catatan sejarah Republik Indonesia adalah basis utama partai berlambang beringin, faktanya kepala daerah dari dua kabupaten/kota itu masih dipimpin oleh kader Golkar yang tercatat aktif secara struktur di partai Golkar yakni Bupati Bima yang masih aktif sebagai ketua DPD partai Golkar kabupaten Bima dan Walikota Bima sebagai ketua DPP partai Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah NTB.

BACA JUGA: Perkuat Semangat dan Wawasan Kader, Golkar Gelar Pendidikan Politik

Secara umum berdasarkan pleno KPU masing masing wilayah kabupaten kedua daerah ini berhasil mengantar sejumlah kadernya pada lembaga legislatif tingkat daerah bahkan meningkat signifikan dibanding pemilu 2014, namun pada sisi yang lain Golkar harus rela menelan pil pahit atas gagalnya mengantar wakil Pulau Sumbawa (Dapil NTB I) ke Senayan yang menyebabkan PT partai Golkar secara nasional menurun.

Fakta ini menunjukkan bahwa skema pemenangan partai Golkar tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan berbasis kepentingan masing-masing elitnya. Tesis ini bukan tanpa dasar, sebab ada salah seorang Caleg partai Golkar pendatang baru (putra mahkota kesultanan Bima) yang juga putra ketua DPD Partai Golkar kabupaten bima mampu meraih suara sampe 4000 suara pada satu kecamatan, jelas bahwa ini adalah bukti betapa kekuasaan menjadi pengendali utama bagi keberhasilan sebuah missi partai jika dijalankan secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.

Fakta lain adalah jumlah kursi partai Golkar dapil NTB I (Bima, Kota Bima dan Dompu) untuk DPRD NTB yang pada tahun 2014 dua kursi mengalami pengurangan satu kursi pada tahun 2019 juga menjadi anomali yang sulit dibantah, sebab itu jika gerakan politik berbasis kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih dominan dari pemenuhan mission partai maka tentu saja ini akan menjadi ancaman serius bagi kebesaran bahkan bagi eksistensi partai Golkar pada masa yang akan datang.

*Penulis adalah Fungsionaris Balitbang DPP Partai Golkar 

Redaktur: Ibrahim Bram Abdollah