Anggaran Masih Jauh Dari Harapan, DPRD Sulit Penuhi Aspirasi Rakyat

Anggaran Masih Jauh Dari Harapan, DPRD Sulit Penuhi Aspirasi RakyatReviewed by adminon.This Is Article AboutAnggaran Masih Jauh Dari Harapan, DPRD Sulit Penuhi Aspirasi RakyatDOMPU – Ketersediaan anggaran untuk program aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu, dirasakan selama ini masih jauh dari harapan. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Dompu dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Drs. Muhtar saat ditemui detik Ntb di kantornya, Kamis 16/11 2017. Menurutnya, selama ini anggaran untuk program aspirasi yang tertuang dalam pokok […]

DOMPU – Ketersediaan anggaran untuk program aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu, dirasakan selama ini masih jauh dari harapan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Dompu dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Drs. Muhtar saat ditemui detik Ntb di kantornya, Kamis 16/11 2017.

Menurutnya, selama ini anggaran untuk program aspirasi yang tertuang dalam pokok pikiran rakyat (pokir) masih jauh dari harapan. Pasalnya, aspirasi yang terjaring dalam kegiatan reses sangat tinggi.

“Untuk satu desa atau kelurahan saja, masyarakat bisa mengusulkan kegiatan yang anggaran bisa lebih dari 1 Miliar Rupiah” Ungkap Muhtar.

Baca: Bupati Dompu Tuding Dprd Hambat Program Pemerintah

Pada reses tahap III, muhtar mengaku sudah menyerap aspirasi di lima desa/kelurahan. Antara lain di Kelurahan Bali, Desa Jambu, Lune Rasabou dan Katua.
Aspirasinya pun beragam, seperti pengadaan, benih jagung, padi, pupuk, traktor, bukaan jalan baru, rabat gang, dan untuk perbaikan masjid.

“Bagi PDI-P, program aspirasi itu wajib ada dan wajib diperjuangkan. Karena itu adalah aspirasi masayarakat” tegas Muhtar

Muhtar yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Dompu ini melanjutkan, Ada hal yang perlu diluruskan terkait program aspirasi DPRD. Selama ini banyak anggapan bahwa dana aspirasi adalah bagi-bagi kue dalam bentuk proyek oleh anggota legislatif. Padahal, baginya aspirasi tersebut, murni memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Secara regulasi program dana aspirasi sudah dijamin dalam UU MD3. “Kalau ada yang menolak program aspirasi masuk dalam postur APBD, justeru hal itu menabrak UU MD3” Pungkas Muhtar. (46)

Baca Juga:
Dituding Hambat Program, Ketua DPRD Dompu Murka

Polri Akan Undang KPK Supervisi Kasus K2 Dompu

Aktivis Minta Mega Proyek Kantor Bupati Dompu Di Audit