Sejumlah Tuntutan Aksi Mahasiswa Bima Mataram Murahnya Harga Bawang Merah

Sejumlah Tuntutan Aksi Mahasiswa Bima Mataram Murahnya Harga Bawang Merah
Foto : Sejumlah massa aksi melakukan aksi demo di depan kantor DPRD NTB

Mataram,- Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang kaya, beragam dan tersebar luas. Terlebih dengan letak geografis yang menguntungkan. Indonesia telah sepantasnya menjadi negara yang maju dalam bidang pertanian.

Pada 24 September 2018 masyarakat Indonesia memperingati Hari Tani Nasional di seluruh pelosok Daerah, tidak terkecuali di Daerah Provinsi NTB. Hari Tani Nasional bukan sebatas seremonial semata, melainkan harus merenung terkait persoalan yang di hadapi petani hari ini.

“Ada beberapa hal yg menjadi persoalan petani pada hari ini, diantaranya adalah mengenai anjloknya harga bawang merah. Anjloknya harga bawang merah seperti yang dialami oleh petani bawang merah di Kabupaten Bima adalah kurang kreatifnya Pemerintah Daerah dan Dinas terkait dalam merespon dan mengantisipasi anjloknya harga tersebut,” Ucap Korlap aksi Ardy Bule dalam press releas yang dibacakannya, Rabu (03/10) siang di hadapan Sekretaris Dinas Pertanian Ir. Prihatin Haryono di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

Sementara di sisi lain tambahnya, biaya perawatan bawang merah yang jauh lebih besar, dibuktikan dengan mahalnya harga obat obatan, harga pupuk yang semakin hari semakin mahal di pasaran, belum lagi kelangkaan pupuk, membuat petani semakin terpuruk, dan berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan.

Hal itu membuat massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa & Pemuda Peduli Petani (GMP3) menilai anjloknya harga jual bawang merah murni karna tidak adanya niat baik Pemerintah mengaktualisasi regulasi Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan kepada Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani.

Atasa dasar itu, mereka mendesak pemerintah dengan sejumlah tuntutan di antaranya, 1) Pemerintah harus menstabilkan harga bawang sesuai peraturan Menteri Perdagangan No 58 Tahun 2018 tentang penetapan harga acuan, 2) pemerintah harus mengawal subsidi obat-obatan pertanian sampai kepada petani, 3) efektifkan satgas pangan dalam mengevaluasi harga hasil pertanian.

Kemudian, 4) memdesar pemerintah untuk menghentikan Inport bawang merah, 5) Mendesak Gubernur NTB dan DPRD Provinsi NTB mengeluarkan regulasi untuk menyediakan akses pasar yang jelas terhadap hasil produksi pertanian, dan 6) mendesak Gubernur NTB bapak Dr. Zulkiflimansyah, dan DPRD Prov. NTB untuk segara mengeluarkan Peraturan Daerah terkait harga bawang merah, dan segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) secepat mungkin.

(IBA)