Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Hukrim Pertanian

Polda NTB soroti proyek irigasi tetes di KLU

Mataram (Detikntbcom),- Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, menelusuri program irigasi tetes di Lombok Utara, KSB dan Sumbawa yang menelan anggaran sebesar Rp 28 Miliar bersumber dari APBD NTB tahun 2019 dan 2020.

Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana P mengatakan akan mendalami dugaan tersebut berawal dari statemen salah seorang Anggota DPRD NTB. “Kita pelajari dulu,” ungkapnya, Rabu (24/2) kemarin dilansir dari media lokal.

Sapaan Kombes Pol Eka mengaku sedang mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan program tersebut, termasuk informasi dari berbagai pihak.

Sebelumnya, Kepala Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Akarman menegaskan bahwa program irigasi tetes itu dinilai tidak berjalan seperti yang dijanjikan Pemerintah Provinsi NTB.

“Dulu saat pejabat Pemprov NTB datang memaparkan soal program irigasi tetes ini cukup luar biasa janjinya. Faktanya, malah masyarakat rugi, hanya bisa panen sekali ketika musim hujan saja,” kata dia belum lama ini.

Akarman menjelaskan, tahun 2019 Pemerintah Provinsi NTB, datang menyampaikan program ini bahwa, bisa merubah perekonomian masyarakat, karena bisa panen sebanyak 3 kali dalam setahun. Faktanya, hanya bisa satu kali panen pada musim hujan saja. Malah, program itu sudah tidak diminati petani.

Begitu halnya dengan salah seorang Anggota DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD NTB, menyebut program Irigasi Tetes patut diduga wadah konspirasi “merampok uang negara”. Pasalnya tahun 2019, sebesar Rp 19 Miliar dianggarkan dari APBD Provinsi NTB untuk program Irigasi Tetes di Lombok Utara.

“Sebagai wakil rakyat yang pernah turun ke Lombok Utara untuk melihat fakta, saya simpulkan Pemprov gagal dalam perencanaan. Membuat program hanya untuk “rampok uang negara”, sehingga saya minta BPK lakukan audit, kemudian APH segera audit secara hukum karena, patut diduga diatas 75 persen ada permainan antara DPRD dengan Pemprov,” ujarnya.

Najamudin memaparkan, irigasi Tetes penanaman ratusan ribu jagung itu tidak berjalan seperti rencana, karena sekitar 1000 batang bisa hidup. Itu pun tidak semua bisa dipanen masyarakat.

“Saat saya turun melihat fakta, masyarakat bilang, tidka pernah panen karena, struktur tanah merupakan pasir, sulit jagung bisa hidup. Parahnya, masyarakat sebut tidak ada manfaatnya, tidak sesuai janji pemerintah,” Najamudin menuturkan.

Yang lebih aneh, sudah tahu program tidak berjalan, malah kembali dianggarkan di APBD NTB 2020 sebesar Rp 9 Miliar untuk di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pemenangnya yakni PT Daya Sentosa Rekayasa beralamat di jalan Industri raya nomor 1 komplek gunung Sahari center blok A 2-3 , Jakarta Pusat.

“Mestinya, kalau gagal di KLU jangan dianggarkan lagi dong. Makanya saya patut menduga ada konspirasi “merampok uang negara” di program irigasi tetes ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, Najamudin sedang mengumpulkan data lengkap untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Kalau BPK tidak audit, kemudian polisi tidak mau mengungkap kasus ini. Saya akan melangkah ke KPK,” ancamnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H Prihatin Haryono dikonfirmasi malah melempar supaya konfirmasi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras). “Mohon hubungi langsung Kabid Sarpras, pak,” pintanya. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *