Distan NTB: Sepersen Pun Tak Boleh Ada Tarif Penyaluran Bibit Jagung

Distan NTB: Sepersen Pun Tak Boleh Ada Tarif Penyaluran Bibit JagungReviewed by adminon.This Is Article AboutDistan NTB: Sepersen Pun Tak Boleh Ada Tarif Penyaluran Bibit JagungMataram,- Maraknya pemberitaan penarikan tarif pada penyaluran bibit jagung yang ada di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima yang diduga dilakukan oleh GP Ansor, Nahdlatul Ulama (NU) dan kelompok penyalur lainnya mendapat sorotan dari Dinas Pertanian Provinsi NTB. Pasalnya, untuk setiap kelompok tani (Poktan) atau setiap satu bungkus bibit jagung oleh kelompok […]
Foto: Hearing DPRD NTB, Distan menjawab tuntutan HMI Mataram soal anjloknya harga bawanh merah, Jumat (16/11).

Mataram,- Maraknya pemberitaan penarikan tarif pada penyaluran bibit jagung yang ada di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima yang diduga dilakukan oleh GP Ansor, Nahdlatul Ulama (NU) dan kelompok penyalur lainnya mendapat sorotan dari Dinas Pertanian Provinsi NTB.

Pasalnya, untuk setiap kelompok tani (Poktan) atau setiap satu bungkus bibit jagung oleh kelompok penyalur tersebut diminta tarif yang bervariatif, yakni antara Rp100-300 ribu rupiah bahkan ada yang di atas Rp 500 ribu rupiah.

Baca juga:

https://www.detikntb.com/pertanian/penyaluean-bibit-jagung-di-dompu-dipersoalkan-di-dispan-ntb/

Menurut Sekdis Pertanian NTB Haryono, tarif yang diminta oleh kelompok penyalur tersebut tidak boleh dilakukan, karena bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian RI melaui Dinas Pertanian Provinsi. Sehingga menurutnya tidak ada tarif sedikitpun.

 

“Kalau bantuan dari kami dari Dinas (Pertanian) itu betul-betul bantuan Pemerintah kepada masyarakat. Tidak ada kontribusi (penarikan) uang sepersen pun dengan alasan apapun,” terang Sekdis Pertanian NTB Haryono, membantah bahwa tarif tersebut bukan perintah Distan, Jumat (16/11) usai hearing dengan HMI MPO Cabang Mataram di Kantor DPRD NTB.

Jika ada tarif tambahnya, dia menduga ada oknum penyalur yang bermain dan itu di luar dari kontrol Distan NTB.

“Dari hasil pengawasan kami tidak ada (tarif). Jadi betul-betul bantuan pada petani tidak ada potongan,” imbuhnya.

Sementara perwakilan dari GP Ansor Kota Bima, Lukman seperti yang diwartakan kabaha.net, Kamis (15/11) kemarin mengakui adanya tarif yang diminta pada Poktan dan berjanji akan mengembalikannya.

“Kami siap mengembalikan uang kelompok tani (yang kami ambil) agar tidak terjadi polemik di kemudian hari,” akunya. (Iba)