Dewan NTB pertanyakan komitmen Pemprov soal petani

Dewan NTB pertanyakan komitmen Pemprov soal petaniReviewed by adminon.This Is Article AboutDewan NTB pertanyakan komitmen Pemprov soal petaniMataram (Detikntbcom),- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi dalam membantu para petani di Kabupaten Bima khususnya petani bawang merah. Bagaimana tidak, sebagaimana diungkapkan anggota komisi II DPRD NTB Abdul Rauf, untuk pengadaan bibit bawang merah saja tidak tersedia menunya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. […]
Anggota Komisi II DPRD NTB, Abdul Rauf Dapil VI (Bima, Kota Bima dan Dompu)

Mataram (Detikntbcom),- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi dalam membantu para petani di Kabupaten Bima khususnya petani bawang merah.

Bagaimana tidak, sebagaimana diungkapkan anggota komisi II DPRD NTB Abdul Rauf, untuk pengadaan bibit bawang merah saja tidak tersedia menunya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. Namun untuk pengadaan bibit pertanian yang lain itu ada. Sementara di Kabupaten Bima adalah penghasil bawang merah berkualitas kelas dunia.

“Pertama, kami menginginkan adanya pengeboran dangkal yang harganya terjangkau oleh Pokir kami di DPR ini, seharga Rp30-an juta. Ini yang tersedia hanya Rp200 juta di menu itu. Kami tidak mau Pokir kami hanya untuk itu karena akan habis uang kita hanya untuk Pokir itu, sementara kita banyak janji ke banyak tempat. Soal mewujudkan itu nanti kita yang ngatur tehnisnya,” kata anggota DPRD NTB Dapil Bima, Kota Bima dan Dompu baru-baru ini.

Sementara Pokir pengadaan bibit bawang merah sambungnya adalah kualitas ekspor. Dan lahan di Bima itu luas bahkan ribuan akibat dari adanya percetakan sawah baru itu dan itu berpotensi untuk menanam bawang merah.

“Oleh karena itu kita perlu bantu pengeboran dan bibit bawangnya tapi tidak tersedia menunya. Berkali-kali kita komen itu ke kepala Bappeda ga pernah direspon ini, belum juga muncul itu (menu Pokir untuk pengadaan bawang dan pengeboran dangkla itu) gitu loh,” cetus mantan aktivis HMI Cabang Malang ini.

Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membantu para petani bawang merah di Bima. “Lalu apa komitmen pemerintah daerah dalam membantu petani kita ini di Bima. Nilai Pokir (pokok pikiran) kami anggota kan sedikit, jika diarahkan dalam satu pekerjaan dengan nilai yang besar maka jatah kebutuhan kelompok masyarakat yang lain otomatis tidak kebagian,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan mempertanyakan resmi lewat rapat paripurna. Dalam waktu dekat akan menjadwalkan untuk memanggil Kepala Bappeda jika begitu cara kerjanya. Apa gunanya melakukan reses mendengarkan aspirasi masyarakat. “Ga usah reses. Ngapain kita dengarkan aspirasi masyarakat di sana kalau disuruh pilih menu yang disodorkan oleh OPD itu,” katanya.

Dikonfirmasi, Kepala Bappeda Provinsi NTB Amry Rakhman enggan menjawab pertanyaan tim Detikntbcom via pesan singkat. Hanya dibaca saja pertanyaan tersebut. (Iba)