Birokrasi Ambisi, Stabilitas Ekonomi Mati Suri

Birokrasi Ambisi, Stabilitas Ekonomi Mati Suri

Oleh : Sendi Akramullah*

“Petani menjerit, buruh tercekik”

Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam suasana kehidupan sosial-ekonomi ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif berlandaskan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam mewujudkan keadilan sosial seperti yang diamanatkan Pancasila seharusnya negara mampu memposisikan diri sebagai sebagai fasilitator dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, serta penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat.

Hari ini kita telah dihadapkan pada persoalan yang sangat vital bagi keberlansungan hidup masyarakat. Indonesia telah gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dimana kedudukannya sebagai ideologi atau dasar falsafah negara. Akibat arus globalisasi yang begitu deras membuat negara kehilangan kompas sehingga banyak terjadi retakan-retakan dalam tatanan perekonomian indonesia.

Salah satu persoalan yang memiliki hubungan erat dengan matinya stabilitas ekonomi indonesia adalah Politik Martin Staniland menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi tersebut bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik itu dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lainnya dimana bersifat deterministik atau hubungannya yang bersifat timbal-balik (respositas) atau suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara kondisi politik yang tidak stabil dengan matinya stabilitas perokonomian Indonesia.

Jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar amerika hingga hampir mencapai Rp. 15.000 per USD, menandakan kondisi bangsa tidak sedang baik-baik saja. Penurunan nilai tukar rupiah memiliki dampak buruk bagi perekonomian Indonesia yang notabenenya masih dalam tahap berkembang. Ditambah lagi dengan persoalan impor beras secara berlebihan mengakibatkan hasil produksi petani lokal tidak terserap oleh pasar.

Indonesia dikenal dengan negara agraris yang mana sebagian besar masyarakat indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sementara akhir-akhir kita telah dikejutkan dengan anjloknya harga penjualan produk petani seperti yang terjadi di Sumbawa, Bima-NTB.

Anjloknya harga mengakibatkan petani tercekik karena pada saat pra-panen petani selalu dihadapkan dengan biaya produksi yang sangat mahal. Hal ini tentunya tidak linier pasca-panen yang selalu saja dijual dengan harga dibawah stadartd. Sampai hari ini harga bawang merah hanya berkisar pada Rp. 3000-, Per Kg. Hal ini juga bertentangan dengan regulasi menteri perdagangan bahwa harga bawang sesuai kualitas bisa mencapai Rp. 20.000-, Per Kg.

Nusa Tenggara Barat merupakan satu dari 34 Provinsi Penghasil produk pertanian yang cukup besar. Hasil produksi pertanian pada tahun 2015 mencapai 2.417.392 ton padi, 959.973 ton jagung, 117.513 ton jagung, dan 64.016 ton cabe (data Badan pusat statistik NTB) serta masih banyak lagi produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani NTB. Dengan demikian maka masalah pertanian harus menjadi prioritas pemerintah setempat sehingga produktifitas dan kesejateraan petani meningkat karena petani adalah pahlawan bangsa, petani adalah sumber ketahanan Nasional.

Masuknya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan harapan untuk membangun dan menjaga stabilitas ekonomi indonesia kini telah menjadi senjata yang siap merongrong kekayaan alam dan budaya indonesia. Ini merupakan dampak dari tatanan birokrasi yang terlalu ambisi terhadap pembangunan infrastruktur yang hanya berujung pada praktek KKN, tanpa memperhatikan rakyat menengah kebawah.

Ketidakmampuan Birokrasi dalam memanage persoalan yang ada, semakin menampakkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam dalam tatanan kehidupan bangsa ini. “Petani menjerit, buruh tercekik” merupakan slogan yang pantas untuk bangsa ini. Semua ini adalah akibat dari tingkah birokrasi yang mempolitisir segala sektor yang ada bahkan terlebih lagi pemerintah dengan kejamnya memprivatisasi sektor-sektor publik yang berujung pada ketidak pastian ekonomi. Sehingga akibat dari ketidakpastian ekonomi itulah yang menyebabkan stabilitas ekonomi bangsa ini menjadi mati suri. (Iba)

*Penulis adalah Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumbawa (FKPPMS)

Editor: Ibrahim Bram Abdollah