Urgensi Revisi Perbup 24/2019 di Bima Tentang Pilkades

Urgensi Revisi Perbup 24/2019 di Bima Tentang Pilkades
Foto: Wakil Sekretaris Jenderal PAO PB HMI, Suaeb Arifin

Oleh: Suaeb Arifin*

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa atas revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa setelah dilakukan gugatan ke MK menjadi Permendagri Nomor 65 Tahun 2017.

Poin penting dari Keputusan MK yaitu perubahan Pasal 33 Huruf g UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Poin g yang dimaksud “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (Satu) tahun sebelum pendaftaran” telah dihapus melalui keputusan MK karena bertentangan dengan semangat pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan peraturan-peraturan tersebut maka pengaturan selanjutnya tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pasal 33 huruf l Undang-Undang 6 Tahun 2014 yang diatur melalui Perda yang selanjutnya di atur lebih khusus melalui Peraturan Bupati (Perbub) tentang syarat lanjutan Calon Kepala Desa (Cakades) harus sejalan dan tidak bertentangan dengan Hasil Keputusan MK yang termaktub dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017.

Oleh sebab itu kami Mahasiswa Bima Jakarta dari berbagai Universitas di Jakarta menyoroti Perbub Nomor 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masalahnya terletak pada proses seleksi lanjutan bakal calon Kepala Desa yang sudah lolos administratif lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 49 Poin 1 Huruf b pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan pemberian skor (Nilai) 30% sangat bersifat subjektif.

Sistem skors ini harus di revisi atau dihapus karena poin dalam Perbup ini hanya menguntungkan petahana, perangkat desa sebelumnya, PNS dan pegawai pemerintahan dan merugikan kontestan pendatang baru dan profesi lain yang mengabdi di luar pemerintahan serta skor umur dan pendidikan.

Poin-poin dimaksud sangat subyektif dan bertentangan dengan UU 6/2014 dan Permendagri 65/2017 yang secara jelas menempatkan seluruh Warga Negara berhak mencalonkan diri sebagai Cakades dengan maksud tanpa diskriminasi. Hal ini baru terjadi protes di berbagai desa seperti di desa Ngali, Tambe dan berpotensi meluas di seluruh desa se-kabupaten Bima yang melaksanakan hajatan Pilkades serentak.

Sebelum permasalahan ini semakin melebar dan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat maka
Perbub 24/2019 khususnya pasal 49 harus di revisi dan dihapus, jika pemerintah menjadikan poin-poin tersebut sebagai indikator penilaian (Skor) maka berpotensi di gugat oleh banyak pihak karena merugikan Hak banyak orang.

Jika kita mengacu pada perbandingan di daerah lain proses seleksi yang lumrah dilakukan jika bakal calon lebih dari 5 orang yang sudah lolos seleksi administratif maka seleksi tahapan selanjutnya adalah melalui tes tertulis, lisan (wawancara) dan tes psikologi, menurut hemat penulis proses seleksi yang demikian adalah proses yang adil dan fair bagi semua pihak.

Bagi pihak-pihak yang merasa di rugikan atas Perbub tersebut dibuka pengaduan online di rabacooberjaya777@gmail.com dan nomor WhatsApp 087777747382.

*Penulis adalah Wasekjend PAO PB HMI

Editor: Ibrahim Bram Abdollah