Tak Dapat SK, Kades Bagi Polaq Kritisi OPD

Tak Dapat SK, Kades Bagi Polaq Kritisi OPDReviewed by adminon.This Is Article AboutTak Dapat SK, Kades Bagi Polaq Kritisi OPDLombok Barat,- Kepala Desa Bagi Polaq Amir Amraen kritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai realisasi yang diperuntukan ke sejumlah penerima manfaat bantuan korban gempa untuk kategori rusak ringan dan sedang. Pasalnya, warga disatu dusun wilayah kerjanya tidak memperoleh bantuan tersebut. Kepala Desa Bagi Polak Amir Amraen mengemukakan, terdapat salah satu dusun Karang Buncu […]
Foto: Kades Bagi Polak Lombok Barat Amir Amraen Saat Wawancara di Ruang Kerjanya

Lombok Barat,- Kepala Desa Bagi Polaq Amir Amraen kritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai realisasi yang diperuntukan ke sejumlah penerima manfaat bantuan korban gempa untuk kategori rusak ringan dan sedang. Pasalnya, warga disatu dusun wilayah kerjanya tidak memperoleh bantuan tersebut.

Kepala Desa Bagi Polak Amir Amraen mengemukakan, terdapat salah satu dusun Karang Buncu Daye yang ada di wilayah kerjanya tidak satupun dan semua warga didusun itu tidak ada yang masuk. Data warga didusun ini tidak satupun yang terkafer untuk memperoleh peruntukan SK Bupati.

Katanya akan dilakukan validasi kembali, namun sampai saat ini tidak ada validasinya.

Ingat, begitu turun bantuan bantuan yang ada, maka dengan sepihak masyarakat akan menjadi gejolak yang timbul. Ada ke irian antara masyarakat satu dengan yang lain.

“Ini satu dusun yang tidak terkafer padahal semua data datanya sudah kita usulkan,” jelasnya.

Soal kuantitas dan kualitas kekuatan gempa disini juga sama besarnya dengan desa desa yang lain. Kok bisa satu dusun tidak bisa mendapatkan SK itu.

“Bingung kita ini, validasi belum, anggaran sudah keluar,” tukas Amir.

Data kita disini sudah kita ajukan. Dan kita sudah menindaklanjuti serta mengingatkan usulan yang sebelumnya agar segera ditindaklanjuti. Silakan itu diverifikasi dan validasi mana yang benar sesuai kategori kerusakan.

“Saya tidak ingin ada rekayasa, yang tidak benar dijadikan benar. Kami tidak ingin itu terjadi di Bagi Polak,” tekannya.

Menurutnya, siapa yang salah dalam hal ini jelasnya para pelaksana. Semua tidak profesional. Fasilitator misalnya, tidak hanya sifatnya sebagai pendamping, tetapi urus detailnya dari A sampai z. Apa yang menjadi segala kekurangannya itu segera bisa disikapi. Bukan fasilitator saja, siapapun yang terlibat.

“Banyak yang terlibat tapi tidak profesional kepengurusan dalam menjalankan sistem yang ada,” bebernya.

Mestinya satu desa itu harus diselesaikan, jangan separuhnya dibiarkan ngambang dan tidak diproses sama sekali. Karena jangan sampai timbul gejolak di masyarakat. Jelas ini menimbulkan konflik masyarakat antara masyarakat lainnya.

“Harus bisa membaca hati rakyat. Karena hati dan pikiran rakyat sudah pasti bergejolak,” ubernya.

Sementara fasilitator Bagi Polak Rena Cipta Nugraha total kerusakan yang menerima SK baik rusak ringan dan rusak sedang sebanyak 119. Sebanyak 14 rusak sedang diantaranya dan sisanya rusak ringan.

“Kami disini hanya menangani rusak ringan dan rusak sedang sesuai yang sudah di SK kan ,” ucapnya.

Desa ini selebihnya kata Rena, masih terdapat satu dusun yang belum diverifikasi dan divalidasi. Berdasarkan data yang dihimpun pihak desa, sebanyak 133 rumah. Pun data ini sudah diusulkan oleh pemerintah desa.

“Yang kami tahu, data di satu dusun itu belum di SK kan sama sekali walaupun sudah diajukan datanya oleh desa,” terangnya.

Sebagai tenaga fasilitator hanya mempunyai kewenangan untuk mendampingi masyarakat yang punya rumah rusak ringan dan sedang saja, pungkasnya. (W@N)