Soal Zero Waste, NTB Bisa Lakukan ATM di Daerah Lain

Soal Zero Waste, NTB Bisa Lakukan ATM di Daerah LainReviewed by adminon.This Is Article AboutSoal Zero Waste, NTB Bisa Lakukan ATM di Daerah LainBandung (DetikNTB.com),- Sampah menjadi pekerjaan rumah bagi setiap daerah di Indonesia, sampah adalah sumber penyakit yang bisa menjadi malapteka bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia jika tidak dikelola dengan baik, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Di NTB sendiri sampah menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat, sebab kesadaran masayarakat akan buang sampah masih nyaris tidak ada. […]
Foto: Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy didampingi Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan Lalu Juan Hilary saat menyerahkan plakat kepada perwakilan Pemkot Bandung

Bandung (DetikNTB.com),- Sampah menjadi pekerjaan rumah bagi setiap daerah di Indonesia, sampah adalah sumber penyakit yang bisa menjadi malapteka bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia jika tidak dikelola dengan baik, termasuk di Nusa Tenggara Barat.

Di NTB sendiri sampah menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat, sebab kesadaran masayarakat akan buang sampah masih nyaris tidak ada. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB melalui program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur membuat regulasi tentang pengelolaan sampah yakni program zero waste atau bebas sampah.

Dengan regulasi yang baru saja disahkan dan diundangkan oleh DPRD NTB baru-baru ini dapat mengatur tentang upaya pengelolaan sampah dengan menuju bebas sampah di NTB.

Melalui regulasi pemerintah provinsi NTB bersama sejumlah awak media melakukan study banding di dua Provinsi yakni DKI Jakarta dan Bandung Jawa Barat.

BERITA TERKAIT:

Saat bertukar pikiran dengan pemerintah Kota Bandung, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy menyampaikan, NTB perlu mencontoh pengelolaan sampah di Kota Bandung yang bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan program unggulannya bertajuk Kang Pisman yakni kurangi, pisahkan dan manfaatkan.

“NTB bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin, Kamis (25/04) di Kota Bandung Jawa Barat.

Najamuddin berharap, keberhasilan Pemkot bandung dalam mengelola dan menyadarkan masyarakat tentang sampah bisa disampaikan kepada masyakat NTB. “Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” harapnya.

Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Syahriani mengatakan pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah.

BACA JUGA: Karo Humas Pemprov NTB Soal Zero Waste: Akan Jadi Bencana Jika Tak Dikelola

Syahriani mengatakan, Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia.

Syahriani melanjutkan produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari, dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020.

“Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujar Syahriani.

Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah. Syahriani menyampaikan, Wali Kota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018.

“Secara regulasi wajib menangani sampah  rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.

Syahriani mengatakan Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial. Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas. (Iba)