Sejumlah Pansus Dibentuk DPRD NTB, Bahas 6 Raperda Prakarsa Eksekutif

Sejumlah Pansus Dibentuk DPRD NTB, Bahas 6 Raperda Prakarsa Eksekutif
Foto: Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi Memimpin sidang paripurna pembentukan pansus didampingi ketua, Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan TGH Mahalli Fikri

Mataram (DetikNTB.com),- DPRD Provinsi NTB membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul eksekutif.

Pembentukan Pansus- pansus tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin oleh H. Abdul Hadi didampingi Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan TGH. Mahali Fikri, di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi NTB di Mataram, Kamis, (16/5/19).

Dalam Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB, H. Mahdi,  memutuskan  membentuk 5 Panitia Khusus. Pansus 1 bertugas membahas dan mengkaji  Raperda tentang pengelolaan mineral pertambangan dan batubara.

Pansus 2 bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD).

Pansus 3 bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang perubahan atas perda nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pansus 4 bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk  Badan Hukum Perusahaan Daerah  Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

Pansus 5 bertugas membahas dan mengkaji Rapera tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pembiayaan Tahun Jamak.

“Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkan kepada dokumen satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di mataram sejak tanggal 16 Mei 2019,” jelas Mahdi.

Sebelumnya H. Abdul Hadi menyampaikan bahwa Pansus 5 yang bertugas membahas dan mengkaji tentang Pembubaran PT DMB yang telah terbentuk dan masih bekerja sesuai dengan keputusan DPRD NTB nomor 2 tanggal 14 Januari 2019.

Berita Terkait:  Dinilai Layak, Masyarakat Mataram Inginkan Misbach di Udayana

“Pansus 5 tinggal melanjutkan tugasnya bersama dengan 5 pansus lainnya,” kata Abdul Hadi. (Iba)