Ratusan Massa KSPSI NTB Soalkan PHK Sepihak Perusahaan Hotel di Lobar

Ratusan Massa KSPSI NTB Soalkan PHK Sepihak Perusahaan Hotel di Lobar
Foto: Ratusan Masa Aksi dari KSPSI NTB bentangkan spanduk tuntutan terkait PHK sepihak oleh sejumlah Pengusaha Hotel di Lombok Barat, Kamis (07/02) siang depan Kantor Bupati

Lombok Barat,- Ratusan masa aksi yang yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi NTB bersama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata gedor Kantor Bupati Lombok Barat.

Masa KSPSI ini persoalkan seabrek yang tuntutan seperti yakni menuntut hak hak karyawan Hotel Santosa, Mascot Hotel dan Imaj vila sesuai aturan. Selain itu menuntut dan mencegah PHK sepihak oleh perusahaan. Dan Pegawai Disnaker harus bertindak sesuai adil dalam hal ini pegawai mediatornya. KSPSI meminta agar oknum Asmuni sebagai mediator agar diberhentikan. Terakhirnya masa aksi menuntut keseriusan Bupati dalam menyelesaikan persoalan ini.

Sekretaris KSPSI NTB Darto Puji Raharjo menekankan, agar pemerintah tidak diatur lagi oleh pengusaha Umar Santosa. Karena ulah Umar katanya, kerap mengatur pemerintahan untuk diundang ke sana. Selain itu, pegawai mediasi atas nama Asmuni dicabut dan disingkirkan dari mediator. Sebab ungkap dia, Asmuni selalu berpihak pada pengusaha, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur undang undang.

“Jangan pemerintah agar mau diatur sama perusahaan ini yang harus diatensi. Dan tuntutan kami agar Asmuni tidak sebagai mediator lagi,” tegasnya.

Yang lainnya lanjut dia, sekitar 17 orang karyawan Imaj vila di PHK tanpa ada persetujuan dari instansi Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang. Sebab jika mengacu pada undang undang, 10 orang keatas atau lebih dari 10 orang, harus ada persetujuan dari Pengadilan pusat dan ini tidak dijalankan. “Ini sudah menyalahi aturan,” ujarnya.

Ditambah persoalan 3 orang karyawan dari Maskot yang di PHK. Ini gara gara si Asmuni yang tidak cerdas dengan prinsipil aturan.

“Tindakan oknum Asmuni dinilai tidak netral dan tidak menjalankan aturan yang seharusnya,” ungkapnya.

Ada yang paling pokok persoalannya lanjut Darto adalah di Santosa. Mulai Februari 2018 hingga detik ini karyawannya tidak pernah menerima gaji. OneRepublic hotel Santosa ini tidak pernah nongol dan tidak pernah nanya kabar ke karyawannya saja tidak sama sekali. Justru yang ditanyakan hanya Gentongnya saja.

Jika mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 yaitu sebesar 2 juta 12 ribu. Gaji ini sudah ditetapkan dan tidak dianjurkan untuk kurang dari UMK ini. “Namanya upah minimum tidak bisa dijurangi apa lagi tak dibayar,” cetusnya.

Sekarang kita tuntut Bupati, karena ini menyangkut persolan perut masyarakat Lobar. Karena sebelumnya kita yang diminta menyalurkan suara buat dia, sekarang bupati malah tidak mendengar dan mengabaikan kita.

“Mana Bupati sejarang. Rakyatnya miskin, rakyatnya kelaparan, tidak diterima dan sibuk urusan pribadi,” tukasnya.

Bupati punya kewenangan, Bupati punya regulasi untuk pengusaha agar datang disini bukan mengutus seseorang datang ke sana.

“Kalau ini terjadi, berarti Pemerintah sudah sangat keliru. Karena telah menjatuhkan Marwah kita sendiri sebagai pemegang kuasa penuh,” jelasnya.

Disnaker juga harus mengeluarkan surat anjuran sejak dari dulu. Anjuran yang bersifat tidak memaksa atau tidak mengikat, karena itu sebagai syarat agar pihaknya dapat menuntut ke pengadilan.

“Kalau tidak ada anjuran dari Depnaker, kami tidak bisa menuntut ke pengadilan,” tekannya.

Sebanyak tuntutan kita, itu nanti yang akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses, tutupnya. (W@N)