Puluhan Sopir Angkot Datangi Dewan, Desak Biaya Izin Trayek Diturunkan

Puluhan Sopir Angkot Datangi Dewan, Desak Biaya Izin Trayek DiturunkanReviewed by adminon.This Is Article AboutPuluhan Sopir Angkot Datangi Dewan, Desak Biaya Izin Trayek DiturunkanLombok Barat (Detik NTB),- Puluhan sopir angkot yang bersama Organda Lombok Barat melakukan hearing dengan mendatangi kantor DPRD. Hearing yang mendesak pemerintah meninjau kembali kenaikan biaya izin ini agar diturunkan, sebab kenaikan tarif ini dirasa memberatkan. Diketahui, sebelumya biaya izin trayek Rp 250 ribu namun naik menjadi Rp 500 ribu per satu unit kendaraan. Ditambah […]
Foto: Puluhan Supir Angkot Didampingi Organda Protes Kenaikan Ijin Trayek Dengan Melakukan Hearing Di DPRD Lombok Barat

Lombok Barat (Detik NTB),- Puluhan sopir angkot yang bersama Organda Lombok Barat melakukan hearing dengan mendatangi kantor DPRD. Hearing yang mendesak pemerintah meninjau kembali kenaikan biaya izin ini agar diturunkan, sebab kenaikan tarif ini dirasa memberatkan.

Diketahui, sebelumya biaya izin trayek Rp 250 ribu namun naik menjadi Rp 500 ribu per satu unit kendaraan. Ditambah pengurusan Kartu Pengawasan (KPPS) Rp 100 ribu, para sopir harus mengeluarkan biaya Rp 600 ribu. Dinilai tarif izin ini memberatkan para sopir, apalagi kondisi angkutan umum hidup segan mati tak mau.

Aksi hearing yang ditemui langsung wakil ketua ll Sulhan Muchlis di ruang rapat dewan dengan melibatkan pihak Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan

Hasanuddin salah seorang sopir angkutan umum menyampaikan, biaya izin naik Rp 500 Ribu atau 100 persen per unit kendaraan untuk SK 5 tahun. Sedangkan KPPS 100 ribu, sehingga totalnya mencapai 600 ribu. Menurutnya, tarif ini naik 100 persen sebab sebelumnya rata-rata biaya pengurusan izin Rp 250 ribu namun naik Rp 500 ribu per kendaraan. Biaya izin hanya Rp 25 ribu per kendaraan lalu dihitung semua kendaraan disatu perusahaan tersebut, sehingga biayanya rata-rata rp 250 ribu. Kenaikan tarif ini sendiri bulan februari, sebab Januari lalu masih berlaku tarif lama. Ditambah lagi kata dia pengurusan kartu pengawasan yang diurus di Dishub ditarik Rp 100 ribu per orang. Biaya pengurusan kartu ini juga naik 100 persen, sebab sebelumnya hanya ditarik Rp 50 ribu per orang.

Meski Alasan kenaikan karena tarif lanjut dia, berlaku sesuai perda, nqmun tetap saja memberatkan lantaran kenaikannya 100 persen. Tetap saja pemberlakuan kenaikan tariff ini sendiri terkesan dipaksakan.

“Dong KO kita kalau tarifnya 500 ribu,” cetus dia.

Apalagi kata dia, kondisi saat ini angkutan umum saat ini hidup segan mati tak mau.

Sementara, Adnan Supir Angkut jurusan Lembar – Mandalika mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melakukan tukar guling terminal Lembar dengan Indomaret. Sebab dalam kawasan Mandalika terdapat bangunan Indomaret yang berdiri, hal tersebut dapat merugikan para supir yang ada.

“Ada apa dengan pemerintah, terminal kok bisa ditutup, sementara yang berdiri Indomaret,” protesnya.

Sementara Wakil Ketua ll H. Sulhan Muclis menjelaskan, keberadaan Perda nomor 10 tahun 2011 dalam nomenklaturnya sudah diatur, besaran retribusi tersebut bisa dilakukan perubahan jika terjadi suatu dan lain hal dibelakang hari. Atas dasar itulah, kemudiann pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk melakukan perubahan terhadap besaran pembayaran retribsusi yang harus dibayarkan.

“Tadi sudah disepakati, besarannya 100 ribu pertahun,” tegas Caleg DPR RI Dapil Lombok ini.

Terpusah, Kabid Perhubungan Darat Pada Dinas Perhubungan Lobar, I Made Parsa mengatakan izin trayek berlaku sampai 5 tahun. Kebetulan kata da, tahun ini sudah habis dan diperpanjang. Para pengusaha angkutan kata dia mengeluh karena tingginya biaya izin trayek ini. Menyikapi keluhan pengusaha ini pihaknya sudah menggelar pertemuan difasilitasi FFLAJ dengan mengundang para pihak terkait seperti Organda, inspektorat, organda dan koperasi.

“Terkait Perda yang mengatur biaya izin trayek ini ada keluhan dari pengusaha karena dianggap angat berat dalam arti besarannya yang tertuang dalam perda Rp 500 per unit,” jelas dia.

Diakuinya, keluhan para pengusaha angkutan ini cukup dipahami sebab kondisi angkutan umum mati suri, dari 500 lebih unit kendaraan umum yang tercatat hanya 255 unit yang beroperasi. Sisanya 50 persen mati suri, akibat keberadaan grabe, ojek online.

“Kita sangat pahami apa yang jadi keluhan pengusaha ini,” jelas dia. (W@N)