Praktisi Hukum: Bangunan Tak Kantongi IMB Terancam Pidana

Praktisi Hukum: Bangunan Tak Kantongi IMB Terancam PidanaReviewed by adminon.This Is Article AboutPraktisi Hukum: Bangunan Tak Kantongi IMB Terancam PidanaMataram (DetikNTB.com),- Berkaitan dengan pemberitaaan bangunan gedung UIN Mataram akhir-akhir ini yang kontroversi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menurut praktisi hukum Universitas Mataram (Unram), Taufan, SH.,MH., bahwa pihak kampus perlu segera memberikan penjelasan atau klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi publik, karena hal demikian akan berpengaruh terhadap citra kampus. “Sungguh mengecewakan apabila kampus yang […]
Foto: Praktisi yang juga dosen Unram serta peneliti, Taufan, SH.,MH. (Ist)

Mataram (DetikNTB.com),- Berkaitan dengan pemberitaaan bangunan gedung UIN Mataram akhir-akhir ini yang kontroversi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menurut praktisi hukum Universitas Mataram (Unram), Taufan, SH.,MH., bahwa pihak kampus perlu segera memberikan penjelasan atau klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi publik, karena hal demikian akan berpengaruh terhadap citra kampus.

“Sungguh mengecewakan apabila kampus yang dipercaya sebagai lembaga yang merawat akal publik dan merepresentasikan kemuliaan melakukan kesalahan yang fatal seperti melakukan pembangunan gedung tanpa IMB,” jelas Taufan menanggapi pembangunan sejumlah gedung megah UIN Mataram tanpa mengantongi IMB, Minggu (03/11) di Mataram.

Publik terutama mahasiswa tambah Konsultan Hukum Satker PKP Kementerian PUPR Perda tentang Penanganan Perumahan Kumuh ini, perlu bersabar dan terus mendorong keterbukaan informasi pembangunan gedung, perlu dipastikan fakta yang terjadi, dan pihak kampus dan badan publik lain harus serius menanggapi informasi yang beredar.

“Apabila memang benar pembangunan gedung kampus belum memiliki IMB, maka sudah seharusnya seluruh kegiatan pembangunan dihentikan,” tegas peneliti Izin Lingkungan dan IMB pembangunan Hotel di Batu Malang (2013) serta Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging (2018) ini.

Dalam persepektif hukum, IMB merupakan instrumen penting untuk perlindungan terhadap masyarakat, pemenuhan HAM dan sarana penunjang mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Secara yuridis, IMB merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi UUD NRI 1945, UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara khusus telah diatur dengan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

UU tersebut mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Persyaratan ini dapat berbeda, sesuai peruntukan, setiap bangunan gedung fasilitas publik telah diatur pula dalam ketentuan teknis Kementerian PU-PR.

“Untuk memberikan IMB harus memperhatikan syarat-syarat peruntukan gedung. Jadi, pada dasarnya IMB adalah tahapan perizinan,” jelas dosen Hukum Unram ini.

Berdasar ketentuan perizinan yang terbaru, syarat umumnya di antaranya ada izin lokasi dan izin lingkungan, yang di dalamnya mensyaratkan pula ketentuan teknis tata ruang, Amdal atau UKL-UPL.

Setiap pembangunan harus diletakan pada tujuan filosofis bernegara, mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. IMB adalah wujud untuk mencapai tujuan filosofis tersebut. IMB juga sebagai wujud pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Secara global, telah ditentukan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kerangka pembangunan global tahun 2016-2030. Hukum nasional juga menganut konsep tersebut dan telah ditetapkan PP No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan SDGs.

Berdasar SDGs, bangunan gedung diharapankan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk bangunan gedung kampus perwujudannya setidak-tidaknya bangunan gedung ditunjukan di antaranya melalui pemenuhan kesesuaian tata ruang, pengendalian dampak lingkungan, dan keandalan gedung.

UU Bangunan Gedung mengatur, pembangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.

Bangunan gedung dengan fungsi khusus ini ditetapkan oleh Kementerian terkait. IMB bersifat wajib, dan bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki IMB.

Berkaitan dengan ketentuan pidana, UU Bangunan Gedung mengenakan pidana apabila bangunan gedung tanpa IMB yang menimbulkan akibat seperti kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan kecelakaan yang berakibat cacat dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam proses peradilan, hakim memperhatikan pertimbangan tim ahli. Kemudian apabila karena kelalaian misalnya mendirikan bangunan tanpa IMB atau pejabat mengeluarkan IMB,  dan mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.

Selain itu, berdasar pada ketentuan UU Lingkungan Hidup dan UU Penataan Ruang, apabila IMB yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tata ruang atau peruntukannya, pejabat yang mengeluarkan izin dapat dipidana.

Namun perlu diingat, pemberlakukan hukum pidana harus ditempuh sebagai alat terakhir (ultimum remidium). Sehingga, sebelum langkah peradilan pidana, berdasar pula pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dilakukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait IMB, karena IMB adalah  beschikking (Keputusan atau Penetapan), apabila terdapat kesalahan dengan bentuk kesengajaan atau kelalaian maka ini adalah kategori pidana, sedangkan apabila kesalahan administrasi, pejabat bersangkutan dikenakan sanksi administrasi.

“Selain itu, apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang dan dapat dibuktikan pejabat melakukan perbuatan kategori UU Tipikor seperti menerima pemberian atau janji, masuk kategori tindak pidana korupsi,” terangnya.

Untuk pencegahan pelanggaran bangunan gedung yang berakibat pada pelanggaran kemanusiaan, masyarakat perlu berperan aktif mengawasi setiap pembangunan, terutama bangunan-bangunan swasta seperti ritel waralaba, hotel atau restoran. Bukan hanya IMB tetapi izin lokasi, izin lingkungan yang mensyaratkan Amdal ataupun UKL-UPL, ini berkaitan pula dengan pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan sampah untuk mewujudkan NTB Zero Waste.

“Maka, badan publik maupun swasta harus mendukung program pembangunan berkelanjutan diantaranya memberikan informasi publik dan  kemudahan akses. UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP dan UU lingkungan Hidup telah mewajibkan untuk memberikan informasi,” tutupnya.

Sebelumnya, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram mengakui bahwa pembangunan sejumlah Gedung UIN Mataram tidak mengantongi IMB alias Illegal.

Pihak kampus maupun kontraktor pun bungkam ketika ditanya soal IMB tersebut.

Menanggapi hal itu juga, pihak BEM UIN Mataram bakal menggelar aksi penolakan dan melakukan penyegelan terhadap pembangunan sejumlah gedung yang dinilai tidak miliki IMB dan tidak berpihak kepada kebutuhan mahasiswa seperti tidak adanya lapangan Bola dan volly serta sarana kebutuhan mahasiswa lainnya.  (01)