Penetapan tersangka dinilai prematur, komisi I DPRD NTB dorong praperadilan

Penetapan tersangka dinilai prematur, komisi I DPRD NTB dorong praperadilanReviewed by adminon.This Is Article AboutPenetapan tersangka dinilai prematur, komisi I DPRD NTB dorong praperadilanMataram (Detikntbcom),- Polres Bima Kota resmi menetapkan tersangka kepada Wakil Walikota Bima Feri Sofyan dengan Nomor: S.Tap/159/ XI/2020/Reskrim tertanggal 10 November 2020 atas dugaan tindak pidana pembangunan dermaga atau jetty tanpa mengantongi ijin lingkungan. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Siyrajuddin menilai penetapan tersangka terhadap FS tersebut prematur. Katanya itu hanya […]
Ketua Komisi I DPRD NTB membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM saat diwawancarai media ini, Senin (16/11) di Gedung DPRD NTB

Mataram (Detikntbcom),- Polres Bima Kota resmi menetapkan tersangka kepada Wakil Walikota Bima Feri Sofyan dengan Nomor: S.Tap/159/ XI/2020/Reskrim tertanggal 10 November 2020 atas dugaan tindak pidana pembangunan dermaga atau jetty tanpa mengantongi ijin lingkungan.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Siyrajuddin menilai penetapan tersangka terhadap FS tersebut prematur. Katanya itu hanya kesalahan paham. “Jadi mestinya diselesaikan secara administrasi. Tidak dalam ranah hukum persoalan ini karena ini hanya persoalan perijinan,” urainya saat diminta komentarnya, Senin (16/11) di kantor DPRD NTB di Mataram.

Jika perijinan dipersoalkan, maka harus mengacu kepada UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan dipakai pasal 109 UU 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. “Apalagi UU Cipta Kerja sudah diberlakukan,” jelas Ketua Komisi yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM ini.

Karena sudah ditetapkan tersangka kemudian dihembukan melalui media, maka utuk mengembalikan harkat, martabat dan nama baiknya, maka pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersnagkutan apakah akan menempuh jalur hukum di antaranya melakukan praperadilan terhadap penetapan tersangka tersebut.

“Dorongan ke pak Wakil justru saya mendorong untuk melakukan praperadilan terhadap status tersangkanya. Harus dilakukan seperti itu. Kalau pemahaman kami ini ada kesalah-persepsian karena ini menyangkut perijinan mestinya ada sanksi administrasi sebenarnya kalaupun ada pelanggaran,” terangnya.

“Itu prematur penetapan tersangka kepada Wakil Walikota Bima,” katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum tersangka Rusdiansyah, SH.MH menilai penetapan tersangka oleh Polres Bima Kota tersebut catat yuridis.

“Bahwa pihak kepolisian harus mencabut Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/159/ XI/2020/Reskrim Tertanggal 10 November 2020 tentang penetapan tersangka saudara Feri Sofiyan, SH. Sebab penetapan tersangka terhadap klien kami cacat yuridis atau cacat hukum terkait penerapan pasal 109 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup karena pasal ini sudah tidak berlaku lagi sebagaimana telah di ubah dalam pasal 22 ayat 36 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” tegas Jeby sapannya.

Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo diminta tanggapannya terhadap penetapan tersangka tersebut, hingga berita ini dipublis belum memberikan tanggapan. (Iba)