Pemprov NTB Berikan Penjelasan atas Sejumlah Pandangan Umum Fraksi di Dewan

Pemprov NTB Berikan Penjelasan atas Sejumlah Pandangan Umum Fraksi di Dewan
Foto: Terlihat Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi (tengah) memimpin sidang yang didampingi TGH. Mahalli Fikri (kiri) dan Lalu Wirajaya (kanan)

Mataram (DetikNTB.com),- Fraksi PDI-P DPRD NTB mengkritisi soal tidak rasionalnya perencanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilakukan Bapenda NTB pada pelaksanaan APBD Pemprov NTB TA 2018.

Hal itu sebelumnya telah diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi PDI-P, Made Slamet pada rapat sidang paripurna DPRD NTB dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Kamis (20/6) kemarin.

Melalui Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda yang digelar pada Jum’at (21/6) ini, Gubernur NTB memberikan tanggapannya terhadap sejumlah pernyataan dari Fraksi PDI-P sebelumnya.

BERITA TERKAIT: Fraksi DPRD NTB Berikan Pandangan Terhadap LPJ APBD Gubernur 2018

“Dapat kami jelaskan bahwa trend realisasi penerimaan PKB hingga Smester I sebesar Rp 166 miliar ebih atau 43,41% dari target murni Rp 382 miliar lebih atau terjadi minus Rp 25 miliar lebih,” ungkap Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD NTB tertulisnya yang dibacakan Pjs Sekda NTB, Iswandi, Jumat (21/06) di Mataram.

“Sehingga dilakukan rasionalisasi dengan menurunkan target PKB sebesar rp. 20 milyar. Kendati terjadi penurunan target, pemerintah daerah tetap melakukan upaya-upaya inovasi, terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan capaian realisasi PKB,” imbuhnya di hadapan Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri dan H Abdul Hadi.

Terhadap penerimaan BBNKB yang mencapai 102% lanjut Gubernur, dapat dijelaskan bahwa trend realisasi penerimaan BBNKB hingga Semester I sebesar rp.172 milyar lebih atau 51,53% dari target murni rp. 334 milyar lebih atau surplus sebesar rp. 5 milyar lebih.

Berdasarkan trend realisasi tersebut, maka target BBNKB pada APBD Perubahan 2018 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 16 milyar lebih. Kemudian terhadap realisasi PBBKB per jenis bahan bakar minyak tahun 2018.

Dirincikannya, seperti Pertamax  Rp. 23 milyar lebih atau  0,14%, Pertamax Turbo/Plus Rp. 127 juta lebih atau 0,06%, Pertalite Rp. 28 milyar lebih atau 12,30%, Pertamina Dex Rp. 124 juta lebih atau 0,05%, Dexlite Rp. 325juta lebih atau 0,14%, Solar-Bio Solar Rp. 83 milyar lebih atau 36,22%, Premium Rp. 94 milyar lebih atau 41,09%, jumlah Rp. 230 milyar lebih.

BERITA TERKAIT: DPRD NTB Setujui 5 Raperda, Pansus Beri Sejumlah Catatan Penting Pemprov NTB

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan terkait bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota untuk Triwulan IV sebesar Rp. 156 milyar lebih telah dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2019 untuk pajak rokok, dan 28 februari 2019 untuk pajak PKB, BBNKB, PBBKB & PAP.

“Kota Mataram Rp. 23 milyar lebih, Lombok Barat Rp. 18 milyar lebih, Lombok Utara Rp, 10 milyar lebih, Lombok Tengah Rp. 20 milyar lebih, Lombok Timur Rp. 22 milyar lebih, Sumbawa Barat Rp. 14 milyar lebih, Sumbawa Rp. 14 milyar lebih, Dompu Rp. 10 milyar lebih, Kabupaten Bima Rp. 11 milyar lebih dan kota Bima Rp. 10 milyar lebih,” rincinya.

Lebih jauh Gubernur NTB juga menjelaskan soal tidak terealisasinya beberapa program kegiatan maupun Hibah dan Bansos serta Program Aspirasi Dewan. Hal tersebut diakibatkan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang disebabkan beberapa komponen pendapatan baik yang bersumber dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah tidak terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun terkait besaran Silpa TA 2018 sebesar Rp 95 miliar lebih adalah merupakan sisa belanja Earmark yang sudah ditentukan arah penggunaannya serta terhadap sisa anggarannya diperhitungkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan. (Iba)