Mori Hanafi Didesak Rekom Penolakan Bibit Jagung Tak Berkualitas

Mori Hanafi Didesak Rekom Penolakan Bibit Jagung Tak Berkualitas
Foto: Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi menerima keluhan warga di Dapilnya beberapa hari yang lalu (Ist)

Bima (DetikNTB.com),- Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD NTB pada Dapilnya masing-masing yakni anggota DPRD Dapil VI berlangsung 3-10 November 2019 dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan pada tahun anggaran 2020 mendatang.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Penaraga Kota Bima tersebut dihadiri seluruh anggota DPRD NTB Dapil VI termasuk Wakil Ketua Bapak H. Mori Hanafi, SE. M. Com.

Disela kegiatan berlangsung, seorang pemuda yakni Irawan memberikan pandangan terkait masalah mendesak yang dialami masyarakat Bima yaitu penolakan sejumlah petani terkait pendistribusian Bibit jagung Premium 191 tahun 2019 yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Alumni HMI Cabang Bima tersebut mengungkapkan, bahwa bibit jagung yang telah didistribusikan itu di luar dari pengajuan petani karena yang diajukan petani tahun 2018 yaitu Bisi 18, NK dan Pioner yang tidak berkualitas.

“Anggaran kurang lebih 17 M dari dua sumber anggaran yaitu APBN dan APBD I sama sekali tidak ada manfaatnya untuk petani dan meminta pada DPRD NTB agar menyikapi persoalan tersebut dan setidaknya mengeluarkan rekomendasi penolakan,” pinta Irawan.

Menanggapi keluhan warga tersebut wakil Ketua DPRD NTB H. Mori Hanafi, SE. M.Com berjanji akan terus mengawal kasus pengadaan bibit jagung yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.

Pihaknya menuding sumber masalah sehingga adanya bibit jagung yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat kabupaten Bima adalah Dinas Pertanian Provinsi NTB.

“Kita lihat penyelidikan Polda NTB sebentar lagi kita akan tau siapa dalang dibalik kasus pengadaan bibit jagung itu,” ujar dia.

Anggota DPRD dua periode itu memberikan sinyal bahwa dua minggu lagi untuk kasus pengadaan Bibit Jagung yang ada di kabupaten Bima akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat diminta klarifikasi atas persoalan ini pihak Dinas pertanian Provinsi NTB bilang tidak ada masalah. Itu elak mereka, namun kita percayakan pada proses hukum bagaimana hasil investigasi dan peneyelidikan Polda NTB, dan jelas masyarakat Bima menolak dengan adanya bibit itu,” ujarnya. (Iba)