Membongkar Keterlibatan Walikota Bima atas Sejumlah Dugaan Korupsi

Membongkar Keterlibatan Walikota Bima atas Sejumlah Dugaan Korupsi
Foto: Sejumlah spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan massa aksi di depan KPK di Jakarta dengan foto menyerupai Walikota Bima mendorong KPK dalam mengawal sejumlah dugaan kasus korupsi di Kota Bima (Ist)

Oleh: GMPK*

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri tahun 2004 hingga kini, terdapat sebanyak 124 kepala daerah yang telah terjerak kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa perilaku korup kerap dipraktekkan oleh pejabat negara di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan.

Setelah reformasi berlangsung, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) bukannya hilang, tetapi sebaliknya Indonesia malah menjadi rumah yang nyaman bagi para koruptor bercokol.

Tingkat korupsi bukanya menurun, tapi grafik menunjukan pada titik yang krusial dan sangat mengkhawatirkan. Maka tidak heran ketika Transparancy International menempatkan Indonesia di jajaran negara-negara terkorup di dunia, begitu juga dengan Political & Economic Risk Consultan, yang berbasis di Hongkong, mengidentifikasi negara ini sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik.

Persoalan ini kita tidak boleh menutup mata dan telinga, apa lagi membiarkan membusuk. Masalah ini bukan hanya masalah negara semata, melainkan masalah semua anak bangsa.

Membiarkan masalah ini sama halnya kita ikut merongrong dan menghancurkan wibawa dan masa depan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar.

Patut kita sadari bersama, bahwa biang kerok dari semua masalah ini adalah praktek politik kartel, persekongkolan dengan para oligark, kolusi dan nepotisme, serta dinasti politik yang masih mengkristal dan dominan di tubuh para elit politik dan penguasa lokal di daerah-daerah di Indonesia.

Sifat brengsek penguasa lokal yang kerap melakukan penghisapan sumber daya daerah ini merugikan keuangan negara dan menimbulkan banyak korban dari rakyat kecil. Kalau kita mau jujur, praktek seperti inilah yang sedang dipraktekkan dan dipertontonkan oleh Saudara Muhammad Lutfi sebagai Walikota Bima periode 2018-2022.

Bayangkan selama ini sudah berapa uang negara yang ia rampok, mungkin tidak bisa dihitung lagi. Perilaku korup dan penyalahgunaan wewenang seperti ini harus dilawan, dibongkar dan dihentikan segera.

Dalam investigasi, kami menemukan beberapa kasus dan kejanggalan yang kami duga sebagai skandal korupsi yang melibatkan mantan Anggota DPR RI (Periode 2009-2014) itu.

Kasus tersebut di ataranya; 1), Kasus korupsi anggaran proyek Pengadaan Alqur’an dan Laboratorium di Kementerian Agama tahun 2011-2012, yang merugikan negara sebesar Rp.2,3 Miliar. Dalam kasus yang menyeret Fahd A. Rafiq ini juga menyebutkan bahwa Muhammad Lutfi kuat dugaan menikmati hasil aliran uang haram tersebut bersama dengan sejumlah anggota Komisi VIII yang lain.

2), Muhammad Lutfi juga diduga kuat terlibat dalam skandal korupsi Penggelapan Anggaran BPJS Kota Bima tahun 2019, yang merugikan negara sebesar 18 M;

3), Muhammad Lutfi juga diduga kuat menjadi OTAK di balik kejahatan korupsi Dana Relokasi Rumah Korban Bencana Banjir Kota Bima tahun 2018, dari dana APBN senilai 90 M;

4), Muhammad Lutfi selaku Walikota Bima juga diduga telah memark up Dana Hibah pembangunan Mesjid Agung Al-Muwahiddin yang berada di Kelurahan Paruga, Kota Bima, senilai 10 M yang mengakibatkan molornya rencana proses pembangunan masjid yang harusnya mulai dikerjakan di tahun 2019 melalui APBD Kota Bima sebesar Rp.10 M dari anggaran Rp.30 M dan korupsi ini diduga dilakukan atas kongkalingkong antara Walikota Bima Muhammad Lutfi dengan pihak pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;

5), Muhammad Lutfi juga diduga terlibat aktif mengatur dan menjualbelikan jabatan di lingkup Pemerintah Kota Bima sejak 2018 hingga 2018, mulai dari jabatan guru honorer, rekrutmen anggota Satuan Pamong Praja, pindah lokasi dinas bagi ASN, promosi jabatan bagi pegawai yang naik pangkat, dan termasuk patokan anggaran bagi posisi jabatan Kepala Dinas tahun 2018.

Dari rincian sejumlah kasus korupsi yang dikemukakan di atas, kami dari Gerakan Mahasiswa Peduli Keadilan (GMPK) menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut:

1. Meminta kepada KPK segera melakukan pemanggilan dan memeriksa MUHAMMAF LUTFI atas berbagai kasus yang disebutkan di atas.

2. Meminta dengan tegas kepada lemabaga penegak hukum terkait, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan BPK, untuk segera melakukan audit investigasi atas beberapa dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara di Kota Bima.

3. Meminta dengan tegas kepada Pihak KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPK untuk menurunkan tim audit investigasi ke Kota Bima untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap semua proyek dan program yang diduga banyak yang janggal dan tidak rasional di Kota Bima.

4. Meminta dengan  tegas kepada Pihak Kepolisian utuk menetapkan Muhammad Lutfi sebagai tersangka atas temuan kasus dugaan korupsi anggaran bantuan rehabilitasi rumah korban banjir di Kota Bima tahu 2018.

5. Meminta kepada seluruh lembaga penegak hukum terkait, agar segera menerbitkan surat penahanan kepada Muhammad Lutfi, selaku Walikota Bima, agar ia tidak terus-menerus melanggengkan praktik-praktik kotor dan hina di lingkup Pemerintah Kota Bima.

6. Meminta kepada DPRD Kota Bima untuk segera membuat Hak Angket DPR untuk melakukan inversitagasi terhadap kebijakan yang diduga menimbulkan kontroversi dan merugikan keuangan negara, serta mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Walikota Bima Muhammad Lutfi.

Demikian pernyataan ini kami buat, kepada segenap lembaga penegak hukum terkait diminta untuk dapat segera memberikan atensi terkait dengan tuntutan ini dan kasus-kasus yang disebutkan.

Jakarta, Rabu 6 November 2019

*GMPK adalah Gerakan Mahasiswa Peduli Keadilan dikomandoi Juhri salah seorang Mahasiswa Bima di Jakarta.

Editor: Ibrahim Bram Abdollah