Mahasiswa NTB Jakarta Desak Pemilik Cafe Tari Telanjang Dipecat

Mahasiswa NTB Jakarta Desak Pemilik Cafe Tari Telanjang DipecatReviewed by adminon.This Is Article AboutMahasiswa NTB Jakarta Desak Pemilik Cafe Tari Telanjang DipecatJakarta (DetikNTB.Com),- Terungkapnya praktik bisnis jasa tarian telanjang yang disediakan oleh tempat hiburan malam, Metzo Executive Club dan Karaoke di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat dinilai mencoreng nama baik industri pariwisata NTB yang mengusung brand Wisata Halal. Berbagai reaksi masyarakat bermunculan, mengecam praktik bisnis tarian telanjang tersebut. Salah satunya datang dari Persatuan […]
Foto: Kabid Humas, Kombes (Pol) Artanto bersama jajaran Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB mengungkap kasus prostitusi di Wilayah Senggigi Lombok Barat (Ist)

Jakarta (DetikNTB.Com),- Terungkapnya praktik bisnis jasa tarian telanjang yang disediakan oleh tempat hiburan malam, Metzo Executive Club dan Karaoke di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat dinilai mencoreng nama baik industri pariwisata NTB yang mengusung brand Wisata Halal.

Berbagai reaksi masyarakat bermunculan, mengecam praktik bisnis tarian telanjang tersebut. Salah satunya datang dari Persatuan Mahasiswa (Persma) NTB di Jakarta. Mereka pun menggelar aksi protes di arena Musyawarah Nasional (Munas) XVII 2020 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kerawang, Jawa Barat, Senin (10/2) kemarin.

Aksi protes yang dilakukan oleh Persma NTB di arena Munas PHRI itu lantaran diketahui pemilik dari hiburan malam yang menyediakan jasa tarian telanjang itu merupakan Ketua DPD PHRI NTB, Ni Ketut Wolini. Mereka meminta usaha milik Ni Ketut Wolini itu harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan tumbuh subur, karena akan mencoreng image NTB yang selama ini dikenal sebagai daerah pusat parawisata halal yang menjungjung tinggi nilai-nilai moralitas agama dan bebas dari
aksi pornografi.

“Terkait terungkapnya praktik bisinis tarian striptis atau tarian telanjang. Maka kami aktivis yang tergabung dalam Persma NTB Jakarta mengatakan sikap, pertama meminta Ketum BPP PHRI, Hariyadi Sukamdani segara pecat Ni Ketut Wolini
sebagai Ketua BPD PHRI NTB,” ujar Persma NTB-Jakarta, Imam Budi melalui keterangan persnya usai menggelar aksi, Senin (10/2) seperti diterima media ini.

Selanjutnya mereka juga meminta aparat kepolisian dalam mengusut kasus tersebut supaya tidak berhenti hanya kepada pelaku penari striptis yang sudah diamankan, yang diketahui bernama Yunita Meriandika dan Sri Manista serta juga seorang pria yang diduga menjadi koordinator bernama Dede Ayip alias Papi Dedeh. Tapi penyedia tempat layanan jasa tarian telanjang itu juga harus ikut bertanggungjawab.

“Kami meminta Mabes Polri juga tangkap Ni Ketut Wolini yang diduga sebagi otak penyedia jasa tarian striptis atau bisnis prostitusi di Metzo Executive dan Karaoke miliknya. Kemudian juga mendesak pemerintah Lombok Barat segera cabut ijin tempat hiburan Metzo Executive Club dan Karokean Lombok yang jadi sarang kegiatan pornografi dan porstitusi,” katanya.

Bisnis hiburan malam memang diakui sangat menggiurkan dan cepat mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya di dalamnya dengan praktik bisnis lendir atau portitusi yang sudah mengakar dan kerap kali meresahkan masyarakat, lebih-lebih di NTB.

NTB selama ini dikenal sebagai daerah pusat parawisata halal yang menjungjung tinggi nilai-nilai moralitas agama dan bebas dari aksi pornografi. Selain dari itu juga akan merusak julukan Lombok sebagai kota seribu masjid dan di kenal memiliki banyak spot wisata religi.

“Namun, di balik predikat daerah yang kental dengan nuansa religius itu, juga marak bisnis lendir alias praktik prostitusi
atau esek-esek yang tumbuh subur bak jamur di musim hujan dan itulah di manfaatkan oleh para pengusaha seperti Ni Ketut Wolini,” kata Imam.

Tak hanya kalangan Mahasiswa, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda juga ikut geram dan mengecam praktik penyediaan jasa tarian telanjang disalah satu pusat hiburan malam dikawasan wisata Senggigi itu. Menurut Isvie insiden tersebut telah mencoreng nama baik industri pariwisata halal NTB. Karena itu ia meminta kepada pihak pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas terhadap pihak Metzo. Karena praktik tersebut dinilai sudah diluar ketentuan perizinan.

“Kalau menurut saya izinya harus dicabut, dan itu harus jelas sanksi yang paling tegas diberikan. Karena kita ini daerah wisata halal, untuk apa perda wisata halal itu ada kalau tidak bisa diterapkan, untuk apa kita berikan izin kalau dia melakukan pelanggaran,” serunya.

Ditempat terpisah, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mewanti-wanti kasus ini jangan sampai merusak branding wisata syariah yang tidak mudah perjuangannya.
Lombok, NTB telah mendapatkan branding wisata halal. Mewakili Indonesia dan mengalahkan sejumlah negara.

“Jangan sampai, setitik nila merusak susu sebelanga. Kita tidak menghedaki yang begitu, ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan kesannya menakutkan. Jangan sampai orang luar takut kesini,” ujarnya. (Iba)