Lakukan Baksos Ilegal di KLU, 8 WNA Asal AS Dideportasi

Lakukan Baksos Ilegal di KLU, 8 WNA Asal AS Dideportasi
Foto: Sejumlah WNA Amerika saat melakukan bhakti sosial di KLU dianggap Illegal

Mataram (Detik NTB),- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mendeportasi 8 WN Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam NGO International Medical Relief (IMR) melalui Bandara Internasional Lombok, Sabtu – Senin (16-18/3).

Deportasi dilakukan karena kedelapan WN Amerika Serikat tersebut tidak memiliki izin dari lembaga terkait saat melakukan pemeriksaan kesehatan di Desa Karang Nangka, Tanjung, Lombok Utara.

Kedelapan WN AS tersebut adalah EMF (wanita, 25), dr CSKC (pria, 37), dr PR (wanita, 51), KM (wanita, 43), MR (wanita, 24), MH (wanita, 40), KK (wanita, 23), dan ABH (wanita, 44).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie didampingi Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Yusriansyah Fazrin menuturkan, pada 11 Maret lalu dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara dan mendapati delapan WN AS tersebut sedang melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga.

“Kedelapan WN AS diketahui masuk ke Indonesia antara 25 Februari-09 Maret 2019, menggunakan bebas visa kunjungan singkat yang berlaku selama 30 hari,” terang Kurniadie, Rabu (20/3) melalui keterangan tertulisnya.

Mereka melakukan bakti sosial tambahnya, dengan melakukan pemeriksaan dan pengobatan kepada warga Desa Karang Nangka, Tanjung, Lombok Utara secara mandiri tanpa didampingi organisasi lokal. Selain itu, NGO IMR tersebut tidak memiliki izin/surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Sosial.

NGO IMR berasal dari AS dan bergerak dalam bidang bantuan daerah terdampak bencana di seluruh dunia, kesehatan, pendidikan, dan kebersihan lingkungan.

Kurniadie menerangkan, secara keimigrasian 8 WN AS tersebut melanggar pasal 75 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga dilakukan deportasi. Selain itu NGO IMR melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no. 67 /2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

“Kemudian ditemukan 69 jenis obat dan 11 di antaranya tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar di Indonesia, obat tersebut berasal dari Luar Negeri,” katanya.

Kemudian pihak BPOM Provinsi NTB melakukan penyitaan ke-69 jenis obat-obatan tersebut dan akan memusnahkan 11 jenis obat yang tidak memiliki izin edar.

Kurniadie menambahkan, penyidik berpendapat bahwa NGO IMR dipandang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. (Iba)