Kunker DPRD NTB ke LN Tuai Kritikan, Sekwan: Membuka Wawasan Anggota

Kunker DPRD NTB ke LN Tuai Kritikan, Sekwan: Membuka Wawasan AnggotaReviewed by adminon.This Is Article AboutKunker DPRD NTB ke LN Tuai Kritikan, Sekwan: Membuka Wawasan AnggotaMataram (DetikNTB.com),- Pelesiran puluhan anggota DPRD NTB ke luar negeri dengan tujuan membuka wawasan anggota DPRD NTB banyak menuai pro dan kontra di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta masih banyaknya masyarakat NTB yang terkena musibah pascagempa melandanya 2018 tahun lalu yang masih belum punya rumah. Sejumlah organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa […]
Foto: Sekwan NTB, H. Mahdi, SH.,MH (kiri), Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan (kanan atas) dan Ketua Bardam Nusa, Subhan (kanan bawah)

Mataram (DetikNTB.com),- Pelesiran puluhan anggota DPRD NTB ke luar negeri dengan tujuan membuka wawasan anggota DPRD NTB banyak menuai pro dan kontra di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta masih banyaknya masyarakat NTB yang terkena musibah pascagempa melandanya 2018 tahun lalu yang masih belum punya rumah.

Sejumlah organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menilai, rencana perjalanan dinas DPRD NTB di beberapa Negara tersebut berlebihan, tidak memiliki orientasi untuk peningkatan pembangunan NTB.

“Padahal NTB, baru saja diuji musibah gempa bumi yang dahsyat. Banyak rakyat yang menderita kemiskinan, krisis air melanda ratusan Desa, kualitas pendidikan masih sangat terbelakang. Anggaran miliaran rupiah itu, lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang  susah,” kata Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan, Sabtu (3/8) ini.

Andi menambahkan, sebagai wakil rakyat sepantasnya lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan APBD. Justru keberadaan DPRD sekarang, dianggap sebagai mesin penghisap uang rakyat. Juga pihaknya meminta kepada Pimpinan DPRD agar mengurungkan niatnya ke Keluar Negeri.

 

BACA JUGA: Kemiskinan dan Matinya Nurani Perwakilan Rakyat NTB

 

“Kita berharap sekaligus meminta kepada Pimpinan DPRD NTB, Baiq Isvi Rupaeda untuk membatalkan rencana liburan di Luar Negeri. Ini kan menghabiskan uang rakyat aja, apalagi NTB baru ditimpa musibah besar. Daripada keluar, ya fokus saja urus daerah ini,”cetusnya.

Selain Andi, kritikan juga datang dari Ketua Umum Bardam Nusa, Subhan. Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tersebut menilai  Kunker 50 anggota DPRD ke sejumlah negara Eropa itu sepatutnya anggaran yang menghabiskan APBD 3,5 miliyar harusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrakstruktur, pendidikan dan sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya.

“Masyarakat Lombok masih membutuhkan bantuan berupa materil dan moral bagi para masyarakat yang terkena dampak gempa begitu pun bagi masyarakat di daerah yang lain yang masih membutuhkan Kesejahteraan baik melalui infrastruktur maupun pembinaan terkait SDA dan SDM,” kritiknya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD NTB (Sekwan), H. Mahdi, SH.,MH, menegaskan bahwa Kunker yang dilakukan puluhan anggota dewan tersebut sudah mengantongi izin dari Kemendagri. Selian itu katanya, Kunker tersebut sudah direncanakan di awal tahun 2019 bukan merupakan program dadakan yang tiba-tiba muncul.

“Program ini sudah diprogramkan dari awal tahun 2019 bukan program yang muncul dadakan. Dan ini terjadi penundaan-penundaan karena kesibukan anggota sekaranglah baru bisa dilaksanakan,” terang Mahdi, Jumat (2/8) siang usai menggelar rapat paripurna.

Tujuan dari kunjungan tersebut terangnya, pertama membuka wawasan anggota DPRD bagaimana kehidupan berdemokrasi di negara-negara Eropa, kedua untuk mengembangkan kerjasama pendidikan yang telah dirintis oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang ditindaklanjuti DPRD NTB.

“Selanjutnya, pengembangan pariwisata, bagaimana pariwisata di Turky negara islam mengembangn kosnep pariwisatanya dengan konsep pariwisata halal kita saling mendukung. Ke Eropa, Eropa sebagai pangsa pasar kita, kita ingin (warga) Eropa kembali ramai berkunjung ke NTB dimana Jerman, Belanda, Itali  sebagai salah satu pangsa pasar NTB, itu yang diharapkan,” terangnya.

Terkait dengan akan adanya aksi penolakan yang dilakukan sejumlah mahasiswa di kantor DPRD senin pekan depan, Mahdi tidak bisa melarangnya karena negara Indonesia adalah negara demokrasi yang setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum.

“Ga apa-apa, kan itukan bagian dari demokrasi silahkan saja. Tidak ada masalah,” tegasnya.(Iba)