IMBI Mataram : Bupati Bima Koordinir Kejahatan KKN di Bima?

IMBI Mataram : Bupati Bima Koordinir Kejahatan KKN di Bima?
Foto : Pengurus IMBI Mataram dan Pengurus Garuda NTB berpose pasca diskusi publik di Mataram

 

Mataram,- Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram menduga Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri melakukan kejahatan Korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut disuarakan oleh ketua IMBI Mataram Muhammad Na’im dalam sebuah Forum diskusi publik yang diselenggarakan di Mataram pada Rabu (14/02) malam.

Bahwa bupati menurutnya, diduga memberikan ruang terbuka bagi kejahatan KKN dalam berbagai sisi. Na’im mengungkap beberapa kasus yang ada di Kabupaten Bima yang belum dituntaskan.

“Kasus Ilegal logging dan pencurian kayu sonokeling di BIma Bagian selatan dibiarkan, bantuan bibit bawang merah 46 milyar tahun 2016, juga kasus Upsus Pajale khususnya bibit kedelai yang bersumber dari APBN-P untuk kabupaten Bima 2017”, terangnya.

Na’im juga menduga Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima melakukan jual beli jabatan, terbukti katanya, Ir H. M. Taufik Rusdi yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB terkait kasus Sampan Fiberglass diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima oleh Bupati.

“Ini sangat menciderai hukum yang ada di Bima yang berlabel Bima Ramah”, Ungkapnya marah.

Maraknya narkoba yang ada di Bima juga tidak luput dari bidikan mantan aktivis HMI Mataram ini.

Sementara ketua Gerakan Muda Nusa Tenggara Barat (Garuda NTB) Syahrul Juliadin mengungkap beberapa aktivis yang kerap mengkritik kebijakan Bupati Bima dilaporkan olehnya.

“Beberapa aktivis ini dilaporkan atas kritikannya, sekarang aktivis tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB”, kata Sahrul, dan perang antar kampung yang kerap terjadi di Bima juga tidak luput dari diskusi tersebut.

Sejumlah kasus yang diungkap dalam diskusi yang menghadirkan 18 perwakilan kecamatan di Bima tersebut katanya, akan difollow up dalam waktu satu minggu ke depan untuk mendorong penegakan hukum untuk menuntaskannya.

“Sebagai aktivis mahasiswa, kami mendorong dan mendesak Polda NTB, BPKP NTB, Kejati NTB  dan sejumlah lembaga hukum yang ada di NTB untuk menyelesaikannya”, ungkap Sahrul dengan suara lantangnya.

(IBA)