Gubernur TGB Dinilai Tak Konsisten Tagih Sisa Saham 6%

Gubernur TGB Dinilai Tak Konsisten Tagih Sisa Saham 6%Reviewed by adminon.This Is Article AboutGubernur TGB Dinilai Tak Konsisten Tagih Sisa Saham 6%Mataram,- Senen (29/01) akhir bulan lalu Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA melalui Asisten II Provinsi NTB Chairul Mahsul didampingi Asisten I Agus Patria, kepala Biro Ekonomi Ahmad Nur Aulia serta jajaran Biro Humas pemerintah Provinsi NTB melakukan konferensi pers terkait polemik sisa penjualan saham 6% milik tiga pemda di NTB. Dalam konferensi […]
Foto : Gubernur NTB (sumber : tempo.co)

Mataram,- Senen (29/01) akhir bulan lalu Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA melalui Asisten II Provinsi NTB Chairul Mahsul didampingi Asisten I Agus Patria, kepala Biro Ekonomi Ahmad Nur Aulia serta jajaran Biro Humas pemerintah Provinsi NTB melakukan konferensi pers terkait polemik sisa penjualan saham 6% milik tiga pemda di NTB.

Dalam konferensi pers tersebut, Hairul Mahsul menyampaikan akan memberikan tenggat waktu kepada PT Daerah maju Bersaing (DMB) untuk melunasi sisa hasil penjualan saham PT NNT 6 persen tersebut, Ia menyampaikan akan melakukan upaya hukum jika akan lewat waktu untuk menagihnya dan akan memakai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Kalau sampai tanggal 16 Februari belum juga lunas dibayar, maka akan gunakan jaksa pengacara negara untuk menagihnya,” ujar Chairul Mahsul kepada wartawan di kantor gubernur akhir bukan lalu pada Senin (29/1) siang.

Tanggal 16 Februari 2018 seperti yang janjikan tersebut lewat begitu saja, total sudah enam (6) hari sudah lewat dari tenggat waktu yang ditentukan terhitung sampai hari ini Rabu (21/02) ini.

Sekretaris Daerah NTB Ir Rosyadi Sayuti dimintai keteranganya tidak bisa memberikan penjelasan pasti berkaitan dengan memakai JPN untuk menagihnya.

“Mereka akan menyelesaikan pada bulan maret, sudah ada respon, kita tunggu maret, belum (memakai JPN). Terang Ros menjelang sidang Paripurna dewan pada (19/02) siang.

Apakah memakai JPN atau tidak, Ia menyampaikan bahwa penentuan tersebut berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Penentuan apakah pakai Jaksa Pengacara Negara atau bukan, nantikan RUPS, RUPS yang menentukan. Kemarin kan RUPS tidak jadi dilaksanakan”, Imbuhnya di hadapan media.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Gubernur berkaitan dengan penagihan menggunakan jaksa pengacara negara.

“Kalau tidak ada follow up sama sekali, ya itu kita akan minta JPN untuk melakukan penagihan, kan berarti kan DMB tidak mampu menagih”, ucap TGB usai rapat paripurna I di kantor DPRD Provinsi NTB pada rabu (14/02) pekan lalu.

(IBA)