Gelombang Perlawanan Disuarakan KAMMI NTB, Kecam Represif Aparat Kepolisian

Gelombang Perlawanan Disuarakan KAMMI NTB, Kecam Represif Aparat Kepolisian
Foto: Spanduk pengecaman massa aksi dari KAMMI NTB depan Mapolda

Mataram (DetikNTB.com),- Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Nusa Tenggara Barat (PW KAMMI NTB) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia menggelar aksi sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya 8 orang, dan 737 orang mengalami luka-luka yang disebabkan oleh penembakan brutal aparat yang tidak bertanggung jawab dalam mengamankan demonstrasi pada tanggal 21-22 Mei 2019 di Jakarta.

Aksi damai tersebut dilaksanakan hari ini, Sabtu, 25 Mei 2019 yang diikuti oleh 150 lebih. Aksi dimulai pada pukul 16.30 WITA. start dari Masjid Raya At-Taqwa Mataram, kemudian long march menuju ke Polda NTB.

PW KAMMI NTB menilai sikap dari aparat keamanan sudah melewati batas dan malah hanya akan memperkeruh suasana. Bagaimanapun kondisinya, pihak kepolisian harus tetap mengedepankan ruang dialog bukan membusungkan senjata.

Ditambah lagi dengan pelarangan untuk menyampaikan aspirasi oleh pihak kepolisian di daerah-daerah yang menahan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya ke Jakarta. salah satunya adalah Polda Jatim yang telah mencegah 1.700 massa yang hendak ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi 22 Mei.

Oleh karena itu, PW KAMMI NTB bersama Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia mengecam oknum aparat yang melakukan tindakan represif kepada massa aksi. Dan menuntut oknum aparat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Mengecam oknum aparat yang mencoba membungkam kebebasan berpendapat di muka umum dengan melarang masyarakat berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Dan aparat seharusnya ikut mengawal masyarakat sampai aspirasinya benar-benar disampaikan,” ucap korlap kasi Gandi Rifansyah, Sabtu (25/05) sore.

Selain itu puluhan massa tersebut juga mengecam oknum aparat yang memukuli secara brutal tim medis yang hendak menolong massa aksi yang terluka serta kepolisian harus bertanggung jawab atas penembakan yang menyebabkan jatuhnya korban pada saat masyarakat menyampaikan aspirasinya.

“Kepolisian seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan melakukan penembakan kepada masyarakat,” ucapnya. (Iba)